Kritik terhadap Kinerja BPBD Langkat Akibat Penanganan Bencana Banjir
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menilai bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat lambat dalam menangani bencana banjir yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dan menderita. Wakil rakyat asal Langkat Hulu, Matthew Diemas Bastanta, menyatakan bahwa Kepala BPBD, Muhammad Ansyari, layak dipecat dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Matthew, anggota Fraksi PDI-Perjuangan, menyampaikan bahwa penanganan bencana alam banjir yang melanda 15 kecamatan di Kabupaten Langkat dilakukan secara tidak optimal. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar kecamatan terendam banjir, namun respons BPBD terlambat dan kurang efektif.
Menurutnya, masyarakat di Kecamatan Padangtualang bahkan harus melakukan evakuasi mandiri dengan naik ke badan Jalan Tol Binjai-Langsa ruas Tanjungpura. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD tidak siap menghadapi situasi darurat. Ia juga menyebut adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga serta minimnya peralatan yang dimiliki BPBD Langkat.
“Ini sangat memprihatinkan, karena di saat genting masyarakat membutuhkan akses cepat untuk meminta pertolongan,” ujar Matthew, yang akrab disapa Teo.
Teo juga menceritakan pengalamannya sendiri saat mencoba menghubungi Kepala BPBD Langkat. Ia berusaha memperoleh informasi tentang kondisi masyarakat dan titik terparah banjir. Namun, komunikasi yang dilakukannya tidak berhasil karena nomor telepon tidak diangkat.
“Saya menelepon Kepala BPBD dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat,” kata Teo. Ia menilai bahwa sikap seperti ini tidak bisa ditolerir, terutama dalam situasi darurat.
Selain itu, Teo menyoroti jumlah perahu karet yang hanya enam unit, sementara banjir melanda 15 kecamatan. Menurutnya, jumlah tersebut jelas tidak cukup untuk menangani keadaan darurat yang begitu luas.
“Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat sebagai angka yang dilaporkan ke pimpinan tapi kepala BPBD gak bisa bekerja sesuai tupoksinya,” tambahnya.
Teo juga mengkritik aksi penjarahan yang terjadi di Tanjungpura. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lambatnya penyaluran bantuan. “Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi BPBD,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kepala BPBD lebih sibuk mendampingi kegiatan bupati daripada fokus pada penanganan bencana. Dalam situasi paling genting, respons BPBD justru sangat lambat.
“Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah lebih fokus pada kegiatan protokoler demi ‘asal bos senang’. Akibat lambatnya respons ini, satu anak dilaporkan meninggal dunia karena tidak segera mendapat bantuan. Ini jelas kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan,” kata Teo.
Berdasarkan berbagai kejadian tersebut, Teo menegaskan bahwa Kepala BPBD Kabupaten Langkat harus dicopot dari jabatan atau mengundurkan diri secara terhormat. Ia menekankan bahwa ini bukan soal politik, tetapi soal nyawa dan keselamatan masyarakat.
“Inilah pentingnya memiliki pimpinan BPBD yang sigap, responsif, dan bekerja untuk kepentingan publik,” tegas Teo.
Sementara itu, Kepala BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, belum memberikan respons atas kritik yang diajukan oleh anggota DPRD tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar