Anggota Parlemen Jepang Menolak Izin Lahan Makam untuk Muslim

Penolakan Pemakaman Tanah untuk Penduduk Muslim di Jepang

Anggota parlemen dari Partai Sanseito, Mizuho Umemura, menolak pengajuan izin lahan makam untuk penduduk Muslim di Jepang. Dalam rapat Komite Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, Umemura menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait pemakaman tanah yang semakin meningkat jumlahnya. Ia mengungkapkan bahwa masalah ini mencakup isu kebersihan, drainase, pengolahan tanah, risiko bencana, serta potensi dampak lingkungan lainnya.

"Prinsip dasarnya adalah harus ada larangan terhadap pemakaman tanah," ujar Umemura saat itu. Menurutnya, jika pemerintah memperbolehkan pemakaman tanah dalam jumlah besar, akan muncul beban berat bagi pemerintah daerah. Umemura menyarankan agar penduduk atau pendatang Muslim yang ingin menguburkan keluarganya melakukan kremasi sesuai tradisi Jepang atau memulangkan jenazah ke negara asal jika ingin dimakamkan sesuai ajaran agama.

Sebagaimana diketahui, hampir seluruh penduduk Jepang menggunakan proses kremasi untuk pemakaman. Tingkat kremasi mencapai sekitar 99%. Umemura menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak memberikan izin pemakaman Muslim hanya karena jumlah warga Muslim meningkat. Ia menilai kebijakan soal lahan pemakaman harus mempertimbangkan budaya Jepang, keamanan, dan kebersihan, bukan hanya kebutuhan agama tertentu.

Gubernur Jepang Ingin Bangun Pemakaman Muslim, Tapi Batal karena Ditolak

Kantor berita Kyodo melaporkan pada Januari 2025 bahwa permintaan lahan pemakaman meningkat akibat peningkatan populasi Muslim di Jepang. Sejumlah pemerintah daerah mulai mempertimbangkan pembuatan lahan pemakaman baru untuk mengakomodir pekerja asing. Penduduk Muslim di Jepang merasa khawatir karena keterbatasan lahan pemakaman tanah.

Pada Desember 2024, Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai menyatakan mempertimbangkan membangun pemakaman baru setelah seorang penduduk Muslim menyampaikan kesulitan tinggal di Jepang karena kurangnya lahan pemakaman. Dalam ajaran Islam, umat harus dikubur, sehingga kremasi sangat dilarang.

"Saya merasa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kurangnya multikulturalisme, meski mengeklaim sebagai masyarakat multikultural," kata Murai. Meskipun ia mengaku akan menerima kritik, ia tetap ingin melakukan sesuatu tentang ini.

Sayangnya, pada September 2025, rencana tersebut dibatalkan karena penolakan besar di media sosial. Mereka yang menolak mengatakan ide tersebut terlalu mengakomodir penduduk asing dengan adat istiadat yang berbeda. "Rencana itu sangat sulit untuk dilaksanakan," kata Murai. Kepala daerah di prefektur Miyagi khawatir penduduk mereka tidak akan menerima pemakaman tanah di lingkungan mereka. Saat ini, tidak ada pemakaman tanah di enam prefektur termasuk Miyagi yang terletak di wilayah Tohoku.

Meningkatnya Kebutuhan Pemakaman Tanah karena Penduduk Muslim di Jepang Meningkat

Di wilayah lain, proyek untuk membangun pemakaman tanah besar di kota Hiji, prefektur Oita, telah dipromosikan oleh Asosiasi Muslim Beppu. Namun, masa depan proyek ini menjadi tidak jelas karena ditentang oleh wali kota yang baru terpilih tahun lalu. Rencana tersebut tampaknya berjalan lancar. Penduduk setempat pada 2023 menyetujui rencana penjualan tanah milik pemerintah kota dengan syarat mematuhi peraturan lokasi pemakaman. Pemerintah kota tidak keberatan.

Perkembangan yang bagus itu bertolak belakang dengan penolakan yang muncul pada 2018 oleh rencana pembelian lahan lain. Itu memicu rumor mengenai dugaan kerusakan, termasuk dampaknya terhadap kualitas air tanah. Syarat agar rencana itu terealisasi mencakup kesepakatan dengan asosiasi warga di lokasi yang direncanakan, menjanjikan tidak ada pemakaman tambahan selama 20 tahun, dan air tanah akan diuji setahun sekali.

Namun, situasi berbalik saat tokoh yang menentang rencana itu, Tetsuya Abe, memenangkan pemilihan wali kota pada Agustus 2024. Perwakilan asosiasi, Tahir Khan, diberi tahu bahwa Abe tidak berniat menjual lahan itu untuk digunakan sebagai pemakaman setelah penduduk menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan kontaminasi air minum.

Menurut perkiraan profesor emeritus di Waseda University, Hirofumi Tanada, populasi Muslim di Jepang sekitar 350 ribu orang pada awal 2024. Jumlah masjid di Jepang meningkat menjadi sekitar 150 per Juni 2024. Meski jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat, menurut kota Hiji dan kota lainnya, hanya ada sekitar 10 lokasi utama pemakaman tanah di Jepang yang berafiliasi dengan agama, termasuk pemakaman Kristen.

UU terkait pemakaman tidak melarang penguburan di tanah dan pemerintah daerah dapat menetapkannya jika menentukan syarat. Namun berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada 2023, lebih dari 99,9% pemakaman masih hanya melakukan kremasi.