Apakah Kasus Korupsi Tambang Aswad Sulaiman Diintervensi? KPK Jawab

Penjelasan KPK Mengenai Penghentian Penyidikan Kasus Mantan Bupati Konawe Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan penjelasan terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Menurut pernyataan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak ada intervensi dari pihak mana pun yang memengaruhi keputusan lembaga antirasuah tersebut.

Budi menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dilakukan karena alasan teknis. Salah satu faktor utamanya adalah ketidakmampuan auditor untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat kasus ini. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi dan analisis yang mendalam.

Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi

Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pada 4 Oktober 2017. Ia dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara, khususnya terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, antara tahun 2007 hingga 2014.

KPK menduga bahwa tindakan Aswad Sulaiman menyebabkan kerugian negara sebesar minimal Rp 2,7 triliun. Kerugian ini berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh melalui proses perizinan yang melawan hukum. Selain itu, KPK juga menemukan indikasi bahwa Aswad Sulaiman menerima dugaan suap senilai Rp 13 miliar selama masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007–2009 dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.

Proses Penyidikan dan Pemeriksaan Saksi

Pada 18 November 2021, KPK memeriksa Andi Amran Sulaiman, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini terkait kepemilikan tambang nikel di Konawe Utara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang digunakan dalam penyidikan.

Sebelumnya, pada 14 September 2023, KPK berencana untuk menahan Aswad Sulaiman. Namun, rencana ini dibatalkan karena yang bersangkutan harus dilarikan ke rumah sakit. Hal ini memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

Penghentian Penyidikan dan Perbedaan Pendapat

Pada 26 Desember 2025, KPK secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan kasus ini. Alasannya adalah tidak ditemukannya kecukupan bukti untuk melanjutkan proses hukum. Meski demikian, pimpinan KPK periode 2015–2019, Laode Muhammad Syarif, menyatakan bahwa pada 2017 kasus ini sudah memiliki kecukupan bukti untuk dugaan suap. Sementara itu, kerugian negara masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kesimpulan

Penghentian penyidikan ini menunjukkan bahwa KPK tetap menjalankan tugasnya dengan prinsip independensi dan profesionalisme. Meskipun ada perbedaan pandangan terkait kecukupan bukti, KPK tetap berkomitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses penyidikan.