APBD Kepri 2026 Turun, Aman Minta Pemprov Manfaatkan Potensi Labuh Jangkar

Penurunan APBD Kepri 2026 dan Upaya Mencari Sumber Pendapatan Alternatif

Kepri menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah akibat penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026. Angka yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4 triliun kini berkurang menjadi sekitar Rp3,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, yang secara langsung memengaruhi ruang fiskal daerah.

Anggota DPRD Kepri, Aman, S.Pd, MM, menilai bahwa kondisi ini memaksa Pemprov Kepri untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Salah satu potensi besar yang diusulkan adalah optimalisasi pendapatan dari labuh jangkar. Menurut Aman, perairan Kepri yang ramai dengan kapal-kapal yang melintas memberikan peluang besar dalam pengelolaan labuh jangkar.

Potensi Besar dari Labuh Jangkar

Aman menjelaskan bahwa Kepri memiliki peluang hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan labuh jangkar. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai. Namun, saat ini, pendapatan dari labuh jangkar masih masuk ke kas pemerintah pusat.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan juga menjadi kendala. Aman menyatakan bahwa pihaknya bersama Pemprov Kepri sedang memperjuangkan pengelolaan yang lebih optimal. Jika berhasil, kontribusi pendapatan dari labuh jangkar bisa mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Titik-Titik Utama Labuh Jangkar di Kepri

Potensi pendapatan tersebut diperkirakan berasal dari enam titik utama labuh jangkar di Kepri. Keenam titik tersebut antara lain:

• Tanjungbalai Karimun
• Pulau Nipah
• Pulau Galang
• Kabil
• Tanjung Berakit
• Batuampar

Saat ini, sebagian besar titik-titik tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara sebagian lainnya di bawah pengelolaan Pemprov Kepri melalui BUMD.

Harapan Optimalisasi Pengelolaan

Optimalisasi pengelolaan labuh jangkar diharapkan dapat membantu menutupi defisit fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kepri. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Kepri bisa memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber alami yang ada di wilayahnya.

Selain labuh jangkar, Aman juga menyarankan agar Pemprov Kepri melakukan evaluasi terhadap sumber pendapatan lainnya. Misalnya, potensi dari sektor pariwisata, pertanian, atau industri lokal. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan APBD Kepri dapat kembali stabil dan mampu mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Langkah Konkret untuk Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut, Aman menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan instansi terkait. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas dan transparan dalam pengelolaan labuh jangkar. Dengan adanya kerja sama yang baik, Kepri dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada dan membangun masa depan yang lebih cerah.

Pemprov Kepri juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan labuh jangkar. Dengan demikian, keuntungan dari pengelolaan labuh jangkar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kepri.