nurulamin.pro.CO.ID,JAKARTA- Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 dinilai memungkinkan, namun dunia usaha menilai capaian yang lebih realistis berada di kisaran 5,0–5,4 persen, seiring tantangan struktural dan ruang kebijakan yang masih terbatas. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan, optimisme pemerintah khususnya Menteri Keuangan perlu diapresiasi, terutama melalui dorongan belanja sejak awal tahun serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
“Optimisme Menkeu dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen perlu kita apresiasi dan kita dukung upaya-upaya kemudahan regulasi yang akan didorong,” ujar Ajib dalam keterangannya kepada nurulamin.prodikutip Sabtu (3/1/2026).
Ia mengingatkan, di sisi lain pemerintah dan DPR RI dalam RAPBN 2026 telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di 5,4 persen. Sementara itu, dunia usaha memproyeksikan pertumbuhan secara lebih konservatif.
“Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0-5,4 persen,” kata Ajib.
Menurut dia, agar pertumbuhan ekonomi 2026 bergerak inklusif, produktif, dan berdaya saing, setidaknya terdapat enam prasyarat strategis yang harus segera dipenuhi dan menjadi prioritas utama kebijakan. Prasyarat pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ajib juga menekankan, kebijakan pemerintah harus bermuara pada penyerapan tenaga kerja karena persoalan mendasar ekonomi Indonesia masih bertumpu pada pengangguran dan besarnya sektor informal.
“Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan,” ujarnya.
Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai 2025 menjadi tahun transisi dari pendekatan pro stability menuju pro growth. Namun, perubahan ini dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi BUMN.
“Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better,” kata Ajib.
Ia juga mengingatkan kebijakan moneter perlu tetap berhati-hati menjaga inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Ketiga, efisiensi biaya usaha secara universal. Agenda struktural ini mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ajib menilai penguatan link and match antara dunia usaha, industri, dan pendidikan perlu dipercepat melalui reformasi vokasi serta reskilling-upskilling.
“Karena persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur. Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya,” ujarnya.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan terstruktur antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar dinilai krusial untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke rantai nilai global.
Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha melalui mekanisme kolaboratif yang responsif dan policy feedback loop. Menurut Ajib, dialog yang berkelanjutan diperlukan agar kebijakan benar-benar berbasis realitas usaha.
“Keenam prasyarat ini merupakan pondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan berbagai catatan tersebut, Ajib menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tetap terbuka, namun membutuhkan prasyarat yang kuat dan konsisten.
“Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persenadalah possible, tapi pertumbuhan ekonomi 5,0-5,4 persen lebih achievable,” kata Ajib.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar