AS sebut pemilu Honduras sudah digelar adil

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (10/1/2026), memperingatkan Honduras terkait konsekuensi penolakan hasil pemilihan presiden (pilpres). Washington menyebut pilpres Honduras dilangsungkan dengan adil dan bebas. 

“Suara dari 3,8 juta rakyat Honduras sudah ditunjukkan dan Dewan Pemilu Nasional (CNE) sudah menetapkan pemenang pilpres. Segala upaya untuk mengubah hasil pilpres Honduras secara ilegal akan mendapat konsekuensi besar,” tuturnya, dikutip dari EFE. 

Sebelumnya, AS dituding melakukan intervensi terhadap pilpres di negara Amerika Tengah tersebut. Sebab, Presiden AS, Donald Trump menyatakan dukungan kepada calon dari Partai Nasional yang kini jadi presiden terpilih, Nasry Asfura. 

1. AS tolak adanya kekerasan politik di Honduras

Pada saat yang sama, AS menolak segala bentuk kekerasan politik di Honduras. Pernyataan ini menanggapi insiden pelemparan bom kepada seorang anggota parlemen Honduras, Gladis Aurora Lopez. 

“Mengenai serangan kepada Lopez, kami menekankan bahwa kekerasan politik tidak memiliki tempat dalam proses demokrasi. Honduras layak menerima proses transisi kekuasaan yang damai,” terangnya. 

Lopez diketahui dilempar oleh bom ketika diwawancarai oleh jurnalis di Gedung Parlemen Honduras. Peristiwa ini membuat Lopez terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka di punggung dan kepala. 

2. Presiden Honduras minta dialog dengan AS soal hasil pilpres

Presiden Honduras, Xiomara Castro meminta kepada Trump untuk berdialog mengenai proses pemilu di Honduras. Dialog ini dalam menanggapi tensi politik dan tudingan kecurangan dalam proses pemungutan suara. 

Dilansir Ciber Cuba, Castro mempertanyakan dukungan dari Trump terhadap Asfura dalam pilpres Honduras. Menurutnya, deklarasi dukungan tersebut akan berdampak besar terhadap proses pemilu dan merugikan partai petahana. 

Di sisi lain, Castro mengkritisi Trump yang memberikan ampunan kepada mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez yang divonis hukuman penjara atas penyelundupan narkoba. Ia pun setuju mengembalikan perjanjian ekstradisi dengan AS untuk melawan penyelundupan narkoba. 

3. Castro desak perhitungan ulang suara pilpres Honduras

Pada saat yang sama, Castro memublikasikan dekrit yang disetujui oleh mayoritas Parlemen Honduras untuk menghitung ulang suara pilpres. Perhitungan ulang suara ini akan dilakukan di tiga tingkatkan, yakni presiden, legislatif, dan kepala daerah. 

Dilansir CNN, dekrit perhitungan suara ini dilakukan hanya 17 hari setelah Presiden terpilih Honduras, Nasry Asfura dilantik sebagai pemimpin di negara Amerika Tengah tersebut. Keputusan perhitungan suara ulang ini membuat situasi politik di Honduras semakin rumit.