Dewan Keamanan PBB Akan Menggelar Pertemuan Darurat
Pada Senin, 5 Januari 2026, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Informasi ini disampaikan oleh kepresidenan Somalia di Dewan tersebut, yang menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian penting bagi komunitas internasional.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 10:00 pagi ini diminta oleh Venezuela dan didukung oleh Kolombia. Menurut sumber diplomatik, Kolombia, yang didukung oleh Rusia dan Tiongkok, meminta agar dewan yang terdiri dari 15 anggota tersebut segera menggelar rapat. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela semakin memanas.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah bertemu dua kali pada Oktober dan Desember 2025, terkait meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa Washington akan memimpin Venezuela "sampai saatnya kita dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana." Namun, hingga kini belum ada penjelasan lebih rinci tentang bagaimana rencana tersebut akan dilakukan.
Venezuela: Perang Kolonial
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menulis kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu. Ia menyebut tindakan AS sebagai "perang kolonial" yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik yang dipilih secara bebas oleh rakyat Venezuela. Ia juga menuding AS ingin memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia.
Moncada menegaskan bahwa tindakan AS melanggar Piagam PBB pasal 2, yang menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyebut aksi militer AS di Venezuela sebagai "preseden berbahaya." Ia menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Dujarric juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aturan hukum internasional belum sepenuhnya dihormati.
Kenaikan Tensi di Wilayah Amerika Latin
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump telah menargetkan kapal-kapal yang diklaim terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan pantai Pasifik Amerika Latin, meskipun tanpa bukti yang jelas. AS juga meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS. Bulan lalu, AS mencegat dua kapal tanker yang bermuatan minyak mentah Venezuela.
Pada Oktober, AS membenarkan tindakannya sebagai konsisten dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan Dewan Keamanan untuk segera diberitahu tentang tindakan apa pun yang diambil negara-negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
Klaim AS dan Reaksi Internasional
“Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan,” klaim Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di X pada hari Sabtu. Ia menuduh Maduro sebagai seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika.
Pasukan AS menculik dan menerbangkan Maduro serta istrinya, Cilia Flores, keluar dari Venezuela pada Sabtu pagi dalam apa yang digambarkan oleh Trump sebagai operasi dramatis semalam. Jaksa federal di Distrik Selatan New York membuka dakwaan pada Sabtu pagi, menuduh Maduro dan Flores menyelundupkan "berton-ton kokain" ke Amerika Serikat, bersama dengan kejahatan lain yang diduga dilakukan.
Para kritikus memperingatkan bahwa tindakan ini melanggar hukum internasional, mengabaikan Kongres AS, dan berisiko menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut di seluruh Venezuela dan wilayah yang lebih luas.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar