Aturan Bansos 2026 Hanya untuk Desil 1–5, Cek Nama Anda Segera!

Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2026 Fokus Pada Kelompok Paling Rentan

Pemerintah telah menetapkan kriteria yang lebih selektif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini bertujuan agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran, dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah.

Langkah tersebut didasarkan pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Transformasi kebijakan ini sebenarnya telah diinisiasi sejak pertengahan tahun 2025. Prosesnya ditandai dengan upaya intensif Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemutakhiran data.

Integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi ke dalam satu sistem terpadu, yakni DTSEN, bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi data yang lebih akurat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemutakhiran data melalui DTSEN merupakan kebutuhan mendesak, yang awalnya difokuskan untuk mendukung penyaluran bantuan pada triwulan kedua tahun 2025 serta menjadi fondasi bagi program-program berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Klasifikasi Penerima Manfaat Berdasarkan DTSEN

Melalui sistem DTSEN, pemerintah mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kelompok desil ekonomi berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Untuk tahun 2026, prioritas penyaluran bantuan difokuskan pada rumah tangga yang berada dalam kategori desil 1 hingga 5. Kelompok ini dinilai sebagai penduduk dengan kondisi sosial ekonomi yang paling rentan.

DTSEN dianggap sebagai acuan yang lebih komprehensif karena mencakup variabel data yang luas, meliputi tingkat pendapatan, kelayakan hunian, aksesibilitas pendidikan, hingga kepemilikan aset. Dengan pendekatan berbasis data terpadu ini, pemerintah berkomitmen untuk:

Meminimalisir risiko bantuan salah sasaran.
Menghapus data penerima ganda (duplikasi bantuan).
Melakukan evaluasi berkala terhadap kelayakan penerima manfaat jika terjadi peningkatan status ekonomi pada rumah tangga terkait.

Proyeksi Program Bansos Tahun 2026

Pemerintah memproyeksikan tiga program bantuan utama tetap akan disalurkan pada tahun anggaran 2026 untuk menyokong kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera, yaitu:

Program Keluarga Harapan (PKH): Intervensi di sektor kesehatan dan pendidikan. Rincian alokasinya:
Ibu hamil & anak usia dini: Rp 3 juta/tahun (Rp 750.000 per tahap)
Lansia ≥60 tahun & penyandang disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun
Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta/tahun
Pendidikan: SD Rp 900.000/tahun, SMP Rp 1,5 juta/tahun, SMA Rp 2 juta/tahun
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Setiap KPM menerima saldo elektronik Rp 200.000 per tahap, disalurkan melalui bank Himbara, dapat ditarik tunai atau dibelanjakan untuk kebutuhan pangan pokok sesuai ketentuan.
Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Besaran bantuan disesuaikan jenjang pendidikan:
SD/SDLB Rp 450.000/tahun
SMP/SMPLB Rp 750.000/tahun
SMA/SMALB/Paket C Rp 1,8 juta/tahun

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos secara mandiri menggunakan KTP melalui layanan daring Kemensos. Langkahnya:

Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
Isi data wilayah sesuai KTP, dari provinsi hingga desa/kelurahan
Ketik nama lengkap sesuai e-KTP tanpa singkatan
Masukkan kode captcha untuk verifikasi
Klik tombol Cari Data

Jika terdaftar, sistem menampilkan nama, usia, jenis bantuan, serta status pencairan. Bila muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”, berarti KTP belum tercatat sebagai penerima bansos.

Fokus Kebijakan Bantuan Sosial Tahun 2026

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi mengenai adanya program tambahan baru, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kebijakan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2026 tetap difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Implementasi program-program tersebut akan didukung oleh penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penetapan sasaran yang lebih akurat dan tajam. Melalui langkah strategis ini, pemerintah mempertegas komitmennya dalam memastikan bahwa seluruh bantuan sosial menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam memperbarui data kependudukan serta informasi sosial ekonomi secara berkala. Hal ini diperlukan agar data individu tetap relevan dan terintegrasi dengan baik di dalam sistem berbasis data yang berlaku.