Aturan Baru: Rumah Sakit Dilarang Menolak Pasien Kritis

Larangan Rumah Sakit Menolak Pasien Kritis

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang melarang fasilitas layanan kesehatan menolak pasien kritis. Surat edaran ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang berujung pada hilangnya nyawa masyarakat di daerah.

Surat edaran bernomor 400.5/9764/SJ tentang Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan Daerah ini ditetapkan pada 10 Desember 2025. Edaran ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa tujuan dari surat edaran tersebut adalah memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan daerah.

Menurut poin dalam surat edaran tersebut, setiap fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat tanpa penolakan, tanpa syarat administrasi, dan tanpa hambatan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa pasien, terutama mereka yang mengalami kondisi kritis.

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas layanan kesehatan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan harus siap siaga sesuai standar layanan kesehatan.

Kisah Pilu Almarhum Irene Sokoy di Papua

Kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah kisah pilu Almarhum Irene Sokoy di Papua. Awalnya, Irene Sokoy mengalami kontraksi dan dibawa ke beberapa rumah sakit di Jayapura. Namun, ia diduga ditolak karena ketiadaan dokter atau proses rujukan yang lambat. Akibatnya, ia dan bayinya meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dok II Jayapura.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa akar masalah Irene Sokoy adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama dokter obgyn dan anestesi, yang umum terjadi di luar Jawa. Selain itu, tata kelola rumah sakit daerah yang lemah, seperti ruang operasi yang tidak tersedia karena renovasi, juga menjadi faktor penyebab. Sistem rujukan yang tidak memadai juga menyebabkan IGD tidak mendapat informasi penting terkait ketersediaan fasilitas atau dokter.

Solusi Jangka Panjang

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mempercepat pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dan merekrut putra-putri daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayah asal mereka.

Beberapa langkah yang diperlukan antara lain:

• Peningkatan jumlah dokter spesialis, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki tenaga medis.
• Perbaikan sistem rujukan antar rumah sakit agar informasi ketersediaan fasilitas dan dokter bisa segera diterima.
• Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, termasuk ruang operasi dan alat medis.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, terutama dalam situasi darurat.