Bansos 2026 untuk Masyarakat Bawah, Ini Jenis Bantuan yang Diberikan

Pemerintah Akan Menerapkan Sistem Penyaluran Bansos yang Lebih Selektif

Pemerintah Indonesia akan menerapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih selektif pada tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Pengetatan ini dilakukan dengan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan utama. Melalui basis data terpadu ini, pemerintah menyatukan berbagai sumber data sosial ekonomi agar penyaluran bansos lebih terukur dan minim kesalahan sasaran.

Dalam sistem DTSEN, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat dikelompokkan ke dalam desil ekonomi, mulai dari kategori sangat miskin hingga sangat sejahtera. Fokus utama kebijakan bansos 2026 diarahkan pada rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Prioritas Bansos 2026: Desil 1 hingga Desil 5

Pada penyaluran bansos tahun 2026, pemerintah memprioritaskan rumah tangga yang masuk dalam kelompok desil terbawah, khususnya desil 1 sampai desil 5. Kelompok ini dinilai sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang membutuhkan intervensi negara secara berkelanjutan.

Selain meningkatkan akurasi, DTSEN juga berfungsi mengurangi potensi penerima ganda atau tumpang tindih bantuan, yang kerap menjadi persoalan pada sistem pendataan sebelumnya.

Daftar Bantuan Sosial yang Diperkirakan Cair pada 2026

Sejumlah program bantuan sosial diproyeksikan kembali disalurkan pemerintah pada awal 2026. Berikut beberapa program yang akan tetap berjalan:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi tulang punggung bantuan sosial pemerintah. Program ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.
2. Bantuan kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap.
3. Lansia berusia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas berat menerima bantuan Rp2,4 juta per tahun.
4. Alokasi khusus bagi korban pelanggaran HAM berat sebesar Rp10,8 juta per tahun.

5. Bantuan pendidikan bervariasi mulai dari Rp900.000 per tahun untuk siswa SD, Rp1,5 juta untuk siswa SMP, hingga Rp2 juta per tahun bagi siswa SMA.

6. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
   Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperkirakan tetap berlanjut sebagai bantuan rutin di tahun 2026. Program ini bertujuan menjaga ketahanan pangan keluarga kurang mampu.
   BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000 per tahap. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan melalui jaringan e-warong yang bekerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

7. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Di sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) masih menjadi instrumen utama pemerintah untuk menekan angka putus sekolah. Bantuan ini menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu di berbagai jenjang pendidikan.

8. Siswa SMA, SMALB, atau Paket C menerima bantuan maksimal Rp1,8 juta per tahun.
9. Untuk siswa SMP, SMPLB, atau Paket B, bantuan mencapai Rp750.000 per tahun.
10. Siswa SD, SDLB, atau Paket A memperoleh bantuan hingga Rp450.000 per tahun.

Cara Cek Status Penerima Bansos Menggunakan KTP

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan bansos secara mandiri melalui layanan resmi Kementerian Sosial. Proses pengecekan cukup menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Langkah-langkahnya dimulai dengan mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, masukkan data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Ketikkan nama lengkap sesuai e-KTP tanpa singkatan, masukkan kode captcha yang tersedia, lalu klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi profil dan jenis bantuan yang diterima.