Bencana Semakin Rumit, Bupati Albarra Ajak Warga Siaga di Mojokerto

Pemkab Mojokerto Perkuat Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini disampaikan oleh Bupati Muhammad Albarraa dalam Rapat Tahunan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Mojokerto 2025, yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aston Hotel Mojokerto, Selasa (9/12) pagi.

Bupati Albarraa menekankan pentingnya adaptasi terhadap pola bencana yang tidak bisa lagi dihadapi dengan pendekatan lama. Ia menyatakan bahwa setiap daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto, harus lebih awal, terstruktur, dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman bencana.

"Setiap daerah, tanpa terkecuali Kabupaten Mojokerto, harus bersiap lebih awal, lebih terstruktur, dan lebih terkoordinasi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selain faktor cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama meningkatnya risiko bencana di Mojokerto. Aktivitas seperti penebangan pohon secara tidak terkendali, alih fungsi lahan yang tidak terencana, pendirian bangunan di area rawan, hingga pola hidup yang kurang peduli kebersihan lingkungan disebut sebagai akar masalah.

Dalam rapat yang dihadiri 50 peserta dari relawan FPRB dan jajaran BPBD tersebut, Bupati Albarraa menekankan peran krusial relawan sebagai pilar ketangguhan daerah. Ia menilai bahwa relawan yang tergabung dalam FPRB adalah perpanjangan tangan BPBD dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang lebih siap, lebih sadar, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

"Relawan yang tergabung dalam FPRB adalah perpanjangan tangan BPBD dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang lebih siap, lebih sadar, dan lebih tangguh menghadapi bencana," ujar Bupati.

Ia juga menambahkan bahwa peran FPRB sangat penting dan berdampak. "Keberadaan FPRB mewakili kekuatan masyarakat, menggerakkan partisipasi warga, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara BPBD dan masyarakat luas," terangnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menjelaskan bahwa rapat tahunan ini bertujuan strategis untuk memperkuat kinerja kelembagaan dan menyusun rencana kerja yang selaras dengan kebijakan BPBD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Rapat tahunan ini bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga momentum untuk mempererat silaturahmi, menyamakan langkah, dan memperbarui komitmen kita dalam upaya pengurangan risiko bencana," ujar Rinaldi.

Ia berharap, hasil rapat ini dapat meningkatkan kolaborasi FPRB agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Langkah-Langkah Strategis dalam Pengurangan Risiko Bencana

Berikut beberapa langkah strategis yang telah diambil oleh Pemkab Mojokerto dan BPBD dalam menghadapi risiko bencana:

• Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  Pemkab Mojokerto aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan risiko bencana. Ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan relawan dan organisasi masyarakat.

• Penguatan Keterlibatan Relawan
  Relawan FPRB diberdayakan sebagai mitra utama dalam penanggulangan bencana. Mereka dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk memberikan respons cepat dan efektif dalam situasi darurat.

• Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi
  BPBD Mojokerto terus mengembangkan sistem informasi dan komunikasi untuk memastikan data dan informasi tentang potensi bencana tersedia secara akurat dan cepat. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

• Pengawasan Lingkungan dan Wilayah Rawan
  Pemkab Mojokerto melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan pohon liar dan alih fungsi lahan. Selain itu, wilayah-wilayah rawan bencana juga dipantau secara rutin.

• Kolaborasi dengan Stakeholder
  Pemkab Mojokerto bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan inklusif.