Berita Terkini: Warga Peduli Kebondalem Demo di Alun-alun Purwokerto

Aksi Masyarakat Peduli Kebondalem Purwokerto Tuntut Transparansi Pengelolaan Aset Negara

Pada hari ini, 9 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kebondalem Purwokerto menggelar aksi di Alun-alun Purwokerto. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap dugaan penyelewengan aset negara yang terjadi di wilayah Kebondalem.

Peserta aksi sudah tiba di lokasi sejak pukul 09.30 pagi. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Suwatno Ibnu Sudihardjo, sebagai inisiator aksi, menyampaikan bahwa masyarakat merasa khawatir dengan kondisi aset Kebondalem yang selama ini tidak jelas statusnya.

Dugaan Penyelewengan Aset Kebondalem

Dalam pernyataannya, Suwatno menegaskan bahwa masyarakat Peduli Kebondalem mengendus adanya dugaan penyelewangan aset negara Kebondalem Purwokerto. Hal ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan media dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Menurutnya, kompleks ruko Kebondalem yang seharusnya menjadi aset daerah yang dikelola secara baik, justru dibiarkan tanpa kejelasan sejak serah terima dari Kejaksaan ke Pemda pada 4 Maret 2025. "Tidak ada kepastian waktu terkait pengelolaan aset Kebondalem hingga hari ini," ujarnya.

Tuntutan Transparansi dan Tindakan Segera

Koalisi Masyarakat Peduli Kebondalem juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Banyumas Sadewo yang dinilai tidak proaktif dalam menangani isu ini. Mereka menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat tidak cukup untuk menjaga kepentingan publik.

Selain itu, masyarakat juga menyayangkan adanya penghuni liar yang menempati ruko-ruko Kebondalem. Mereka tidak tahu apakah para penghuni tersebut membayar sewa kepada siapa dan bagaimana prosesnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan aset Kebondalem tidak dilakukan secara transparan.

"Kami menuntut transparansi, ketegasan, dan tindakan segera, agar aset daerah tidak terus menjadi ruang abu-abu yang rawan penyimpangan," tegas Koalisi Masyarakat Peduli Kebondalem.

Langkah yang Harus Diambil

Untuk menjamin kejelasan pengelolaan aset Kebondalem, masyarakat menyarankan beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah:

• Membentuk tim independen untuk melakukan audit terhadap pengelolaan aset Kebondalem.
• Mengumumkan hasil audit secara terbuka agar masyarakat dapat memantau prosesnya.
• Mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan aset.
• Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset Kebondalem melalui mekanisme partisipatif.

Dengan tuntutan-tuntutan ini, Masyarakat Peduli Kebondalem berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kepentingan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan.