Biurokrasi di Tengah Bencana

Perlu Diperhatikan: Bencana Tidak Kenal Administrasi

Kabar yang belakangan ini menggegerkan warganet adalah tentang para relawan yang ingin menggalang donasi bagi korban banjir di Sumatera Utara. Mereka disebut harus mengurus izin pemerintah lengkap dengan audit, laporan, dan segala ritual administrasi yang terkesan rumit.

Masyarakat yang sedang panik mencoba mengumpulkan baju layak pakai, mengantar nasi bungkus, atau sekadar mengulurkan tangan tiba-tiba disuruh berhenti dulu, karena kertas-kertas itu belum menandatangani diri mereka. Di titik ini, kita perlu menarik napas panjang dan mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.

Serius, Pak?

Jika ada rumah kebakaran, apakah pemadam kebakaran harus mampir dulu ke kantor kecamatan buat minta izin menyemprotkan air? Jika ada orang tenggelam, apakah penolong harus memegang map cokelat berisi berkas-berkas sebelum meloncat ke sungai?

Bencana alam datang tanpa seminar, tanpa konferensi pers, tanpa nunggu soal tanda tangan "siap, laksanakan." Ia datang seperti tamu tak diundang yang membanting pintu: deras, tiba-tiba, dan menghantam semua persiapan teori.

Dan ironisnya, di saat rakyat bergerak spontan, karena manusia memang secara alamiah saling menolong, yang justru tersendat adalah hal yang seharusnya paling cepat: kebijakan.

Bencana Tidak Kenal Administrasi

Ketika air naik setinggi dada, warga tidak bertanya: "Ini bantuan sudah ada surat rekomendasinya belum?" Yang mereka tanyakan jauh lebih sederhana: "Adakah selimut? Adakah makanan? Adakah seseorang yang peduli?"

Tapi di balik layar, kita sering lupa bahwa mesin birokrasi punya ritme sendiri. Ia berjalan dengan langkah kaku seperti robot tua: pelan, sistematis, penuh form. Dan kadang, terlalu jauh dari situasi lapangan yang sebenarnya.

Kita semua ingin transparansi. Kita semua tidak ingin donasi disalahgunakan. Itu jelas. Namun ada garis tipis antara pengawasan dan menghambat. Antara melindungi warga, dan menunda pertolongan bagi mereka.

Garis itu sekarang sedang dipertanyakan.

Ironi Negeri yang Saling Menolong dengan Was-Was

Lucu ya... Di negeri yang masyarakatnya terkenal gotong royong, justru gerakan spontan paling alami itu kini harus berhadapan dengan kekhawatiran: "Takut salah prosedur." "Takut salah izin." "Takut dianggap melanggar."

Padahal tidak ada yang sedang minta proyek, tidak ada yang sedang minta anggaran. Mereka hanya ingin, ketika satu rumah roboh, ada sepuluh tangan yang datang menolong, bukan sepuluh formulir yang harus dicetak.

Dan di titik ini, muncul satu pertanyaan yang sederhana namun menyakitkan: Kenapa tangan rakyat harus diikat, sementara air bah tidak pernah diikat oleh siapa pun?

Harapan: Kemanusiaan yang Lebih Cepat dari Stempel

Pada akhirnya, bencana tidak peduli siapa berwenang, siapa punya tanda tangan, siapa berada di kursi mana. Yang diingat warga hanyalah: adakah yang datang saat mereka butuh?

Dan sejujurnya, ada satu kalimat sederhana yang andai saja keluar dari pejabat, mungkin seluruh polemik ini tidak akan terasa sesesak sekarang: "Seharusnya begini, Pak: bagi para donatur dan relawan, akan kami dampingi untuk kepentingan administrasi dan laporan pertanggungjawaban."

Tidak memblokir, tidak mempersulit, hanya mendampingi. Itu saja. Satu kalimat yang cukup untuk menyelamatkan waktu, menyelamatkan tenaga, dan mungkin... menyelamatkan beberapa nyawa.

Semoga suatu hari nanti, negara ini tidak lagi dikenal sebagai tempat di mana banjir surut lebih cepat daripada izin keluar, melainkan tempat di mana empati bergerak lebih cepat daripada birokrasi.