BKPSDM Tangsel Buka Suara Soal Pelatihan Kepemimpinan di Bandung: Bagian Resmi RKPD 2025

Pemkot Tangsel Beri Penjelasan Terkait Kritik Pelatihan Kepemimpinan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan penjelasan terkait kritik publik yang muncul mengenai penyelenggaraan Leadership Training di Bandung. Kegiatan ini dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai pemborosan anggaran besar. Namun, pihak Pemkot menegaskan bahwa pelatihan tersebut adalah bagian dari program resmi yang telah disahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel, Wahyudi Leksono, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukanlah kegiatan mendadak. Leadership Training ini sudah ditetapkan dalam RKPD 2025 sebagai bagian dari agenda pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tangsel, katanya.

Pelatihan ini dilaksanakan selama empat hari dengan dua gelombang peserta. Gelombang pertama berlangsung pada 910 Desember 2025, sedangkan gelombang kedua berlangsung pada 1112 Desember 2025. Total peserta mencapai 200 pejabat eselon II dan III.

Alasan Pemilihan Lokasi Bandung

Wahyudi menjelaskan bahwa pemilihan Bandung sebagai lokasi pelatihan didasarkan atas pertimbangan kebutuhan pelatihan. Bandung dipilih karena memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, serta ketersediaan narasumber berkualitas yang relevan dengan materi pengembangan kepemimpinan, ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan pemilihan lokasi luar kota bukan untuk memanjakan peserta, tetapi agar pelatihan dapat berlangsung optimal dan terukur. Tujuan kami adalah memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Pemilihan Bandung adalah pertimbangan profesional, bukan gaya-gayaan, tegasnya.

Penjelasan Mengenai Anggaran

Terhadap tudingan pemborosan anggaran, Wahyudi menekankan bahwa Leadership Training merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pegawai secara berkesinambungan. Pemerintah kota berkewajiban memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas keahlian, memperkuat strategi kebijakan, serta membangun karakter kepemimpinan, jelasnya.

Menurutnya, tanpa pelatihan kepemimpinan yang memadai, kualitas pelayanan publik akan stagnan dan tidak mampu menjawab tantangan birokrasi modern. Pelayanan yang baik hanya bisa diberikan oleh SDM yang kompeten. Dan itu tidak terjadi secara otomatisada proses pembinaan dan peningkatan kapasitas yang memang harus didukung anggaran negara, tambahnya.

Implementasi Merit System

Selain itu, Wahyudi menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kompetensi ASN secara berkesinambungan. Pengembangan kapasitas ini adalah mandat institusi. Pemerintah kota harus memberikan ruang bagi ASN untuk meningkatkan keahlian, kemampuan strategi kebijakan, hingga karakter building. Semua ini berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik, ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi praktik nyata implementasi Merit System sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen talenta. Ini bagian dari komitmen kami menerapkan Merit System secara konsisten dan objektif, paparnya.

Respons terhadap Kritik Publik

Wahyudi mengaku bahwa pihaknya tidak menolak kritik dari masyarakat. Sebaliknya, kritik dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan. Kami sangat menghargai kritik yang masuk. Itu artinya masyarakat peduli pada kualitas pemerintahan. Pemerintah tidak antikritik, dan kami berterima kasih atas perhatian publik terhadap program ini, pungkasnya.

Informasi Tambahan

Sebagai informasi, video yang menunjukkan sejumlah pejabat Pemkot Tangsel yang diduga pelesiran bertajuk pelatihan viral di media sosial Instagram. Video yang diunggah oleh akun @tangerang_update menampilkan deretan mobil dinas berpelat merah terparkir di area sebuah hotel di Bandung. Di lokasi itu, terlihat sebuah banner bertuliskan Selamat Datang Peserta Tangsel Leadership 2025: Strategic Communication & Management Risk For Public Governance yang diduga menjadi identitas agenda yang diikuti para pejabat tersebut.

Tampak juga sejumlah orang yang diduga pejabat Pemkot Tangsel, berkumpul di lapangan indoor untuk melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang berlangsung di hotel Grandsunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, dan Hotel Grand Mercure, Kota Bandung itu disebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.