BPKP Jabar Adakan Pelatihan Keuangan Desa Subang

Upaya Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa di Kabupaten Subang

Penguatan tata kelola keuangan desa menjadi fokus utama dalam upaya mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas di Kabupaten Subang. Hal ini terlihat dari tema yang diusung oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa 2025.

Tema kegiatan kali ini adalah “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Subang, Asep Nuroni, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa akan menjadi pondasi untuk meningkatkan pembangunan desa dan daerah ke depannya. Salah satu pencapaian yang patut dicatat adalah capaian "zero temuan" yang telah diraih, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan anggaran di tingkat desa.

Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini berarti semua kebijakan harus dirancang agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya sebagian kecil saja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan lebih merata dan berkelanjutan.

Seluruh fokus kegiatan workshop kali ini menitikberatkan pada pembahasan terpadu tentang peningkatan kualitas keuangan desa dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Diskusi ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan anggaran, transparansi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme evaluasi dan akuntabilitas.

Acara yang berlangsung di Dayang Sumbi Convention Hall Sari Ater ini tidak hanya dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tetapi juga oleh mitra strategis yang berkaitan dengan ekonomi lokal. Beberapa peserta yang hadir antara lain perwakilan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Hadirnya para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem keuangan desa yang lebih baik.

Fokus Utama Workshop

• Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan: Workshop ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
• Partisipasi Masyarakat: Dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
• Evaluasi dan Akuntabilitas: Penyusunan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas menjadi salah satu hal yang dibahas secara mendalam dalam workshop ini.
• Kolaborasi Antar Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha kecil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 menjadi momen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan desa di Kabupaten Subang. Melalui diskusi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian desa. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah daerah dan mitra strategis berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.