Bukan Jakarta! Ini Daerah dengan Biaya Hidup Tertinggi di Indonesia

Ketimpangan Biaya Hidup di Kawasan Perkotaan Indonesia

Ketimpangan biaya hidup di kawasan perkotaan Indonesia kembali menjadi perhatian masyarakat. Fakta terbaru menunjukkan bahwa mahalnya hidup di kota tidak selalu terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk besar. Jawa Barat, yang dikenal sebagai provinsi terpadat di Indonesia, justru tidak masuk dalam daftar daerah dengan garis kemiskinan perkotaan tertinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, sepuluh provinsi dengan garis kemiskinan perkotaan tertinggi didominasi oleh wilayah Indonesia timur dan daerah kepulauan. Kondisi ini mencerminkan besarnya beban biaya hidup minimum yang harus ditanggung masyarakat perkotaan, terutama di daerah dengan tantangan geografis dan distribusi logistik yang berat.

Garis kemiskinan perkotaan sendiri menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Papua Pegunungan Menempati Posisi Teratas

Papua Pegunungan menempati posisi teratas dengan garis kemiskinan perkotaan mencapai Rp1.454.372 per kapita per bulan. Angka ini menjadi yang tertinggi secara nasional dan terpaut jauh dibanding provinsi lain. Tingginya biaya hidup di wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis ekstrem, keterbatasan akses transportasi, serta distribusi barang yang belum merata.

Dominasi wilayah Papua berlanjut di posisi kedua dan ketiga. Papua Tengah mencatat garis kemiskinan sebesar Rp1.011.257, sementara Papua Barat mencapai Rp959.457 per kapita per bulan. Data ini mempertegas bahwa biaya hidup di kawasan timur Indonesia relatif lebih mahal dibanding wilayah lainnya.

Wilayah Kepulauan dan Kalimantan Ikut Menyusul

Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan keempat dengan Rp926.156, disusul Kalimantan Utara sebesar Rp921.520 dan Kalimantan Timur Rp876.210. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah serta tingginya harga kebutuhan pokok menjadi faktor utama mahalnya biaya hidup di wilayah-wilayah tersebut.

Menariknya, DKI Jakarta berada di posisi ketujuh dengan garis kemiskinan perkotaan Rp852.768 per kapita per bulan. Meski menjadi pusat ekonomi nasional dengan perputaran uang terbesar, tingginya harga sewa hunian, transportasi, dan kebutuhan harian membuat biaya hidup minimum di ibu kota tetap tinggi.

Kemiskinan Bukan Sekadar Soal Penghasilan

Papua Barat Daya (Rp835.719), Kepulauan Riau (Rp835.161), dan Papua (Rp797.056) melengkapi daftar sepuluh besar. Dominasi wilayah kepulauan dan kawasan timur menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh mahalnya biaya hidup yang harus dikeluarkan setiap bulan.

Data ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, terutama terkait distribusi logistik, infrastruktur, dan akses kebutuhan dasar. Tanpa intervensi yang tepat, mahalnya biaya hidup akan terus menjadi beban berat bagi masyarakat perkotaan di wilayah-wilayah tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Hidup

Beberapa faktor utama yang memengaruhi biaya hidup di kawasan perkotaan antara lain:

• Kondisi geografis: Wilayah dengan medan sulit atau terisolasi cenderung memiliki biaya transportasi dan distribusi yang lebih tinggi.
• Aksesibilitas: Daerah yang sulit dijangkau sering kali menghadapi keterbatasan pasokan barang dan jasa.
• Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan biaya operasional dan pengeluaran masyarakat.
• Harga kebutuhan pokok: Di beberapa daerah, harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur sering kali lebih tinggi dibanding daerah lain.

Solusi yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan stakeholder terkait perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti:

• Meningkatkan infrastruktur: Memperbaiki jalan, pelabuhan, dan bandara untuk memfasilitasi distribusi barang.
• Mendorong pengembangan ekonomi lokal: Membantu masyarakat setempat untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan dasar.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat: Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan penghematan pengeluaran.
• Membuat kebijakan yang adaptif: Menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah dengan biaya hidup tinggi.