Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Atas Keberangkatan Umrah Saat Banjir

Kritik Terhadap Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menghadapi kritik tajam setelah memutuskan untuk melakukan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya. Keputusan tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, pemerintah pusat, hingga partai politik. Meski telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sikapnya tetap menuai kontroversi.

Mirwan MS menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh Selatan. Dalam pernyataannya pada Selasa (9/12/2025), ia mengakui bahwa kepergiannya di tengah musibah menyebabkan ketidaknyamanan dan kekecewaan banyak pihak.

“Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyebabkan perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Mirwan MS. Ia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras dalam memulihkan kondisi Aceh Selatan pasca banjir dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Sanksi yang Menanti Bupati Aceh Selatan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa sanksi terhadap Mirwan MS akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan bahwa pelanggaran administratif dapat diberikan jika terbukti adanya pelanggaran aturan. Namun, ia menekankan bahwa penanganan kasus ini tidak akan terburu-buru.

“Tergantung hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi sesuai aturan,” kata Benni. Ia juga menambahkan bahwa undang-undang sudah mengatur apabila ada kepala daerah yang ke luar negeri tanpa izin.

Mirwan MS sebelumnya tidak mendapatkan izin dari gubernur Aceh, sehingga tindakannya dinilai sebagai pelanggaran administratif. Meski belum ada kepastian sanksi, kemungkinan besar akan diberikan karena adanya atensi langsung dari Presiden.

Sikap Tegas Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya saat memimpin rapat terbatas (rapat) penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam kesempatannya, ia menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang melakukan umrah di tengah bencana.

Prabowo menegaskan bahwa bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan. “Kalian harus terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari lari aja enggak apa-apa ya,” katanya sambil menyindir Mirwan MS.

Ia kemudian meminta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya. “Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?” tanya Prabowo. Tito menjawab bahwa proses pencopotan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.

Prabowo mengibaratkan Mirwan MS sebagai tentara desersi, yaitu tindakan seorang anggota tentara yang meninggalkan tugas tanpa izin. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut dianggap serius dan bisa dikenakan sanksi berat.

Nasib Mirwan MS di Partai Gerindra

Partai Gerindra juga mengambil langkah tegas terhadap Mirwan MS. Sebagai Ketua DPC Aceh Selatan, ia akhirnya diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. Sekjen DPP Gerindra Sugiono menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan daerahnya di waktu tak tepat.

“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” katanya. Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan MS sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Keputusan ini menunjukkan bahwa partai politik juga merasa perlu mengambil sikap terhadap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.

Penutup

Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para pemimpin daerah untuk tetap fokus pada tugas mereka, terutama saat wilayah sedang menghadapi krisis. Meski Mirwan MS telah menyampaikan permintaan maaf, dampak dari keputusannya masih terasa hingga saat ini. Kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada sikap dan kepedulian terhadap rakyat.