Bupati Aceh Selatan Minta Maaf ke Prabowo dan Mendagri Usai Desersi Umrah

Permintaan Maaf Bupati Aceh Selatan Usai Dianggap Tidak Responsif Saat Banjir Bandang

Setelah mendapat kritik yang sangat keras dari berbagai pihak, termasuk Presiden RI, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS akhirnya muncul ke publik untuk menyampaikan permohonan maaf resmi. Langkah ini dilakukan melalui media sosial pada Selasa, 9 Desember 2025, setelah tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi darurat di wilayahnya.

Permintaan maaf ini disampaikan dalam bentuk pernyataan yang cukup jelas dan terbuka. Mirwan mengakui bahwa keputusannya untuk berangkat umrah saat wilayahnya sedang dilanda banjir bandang telah menciptakan keresahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa tindakannya tersebut dinilai tidak sejalan dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

Dalam pernyataannya, Mirwan secara spesifik menyampaikan permohonan maaf kepada tiga tokoh nasional yang sebelumnya mengecam tindakannya. Ketiga tokoh tersebut adalah Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf.

“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf,” ujar Mirwan dalam pernyataannya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai tindakan Mirwan serupa dengan desersi. Ia meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera menindaklanjuti masalah ini. Pernyataan Presiden tersebut menjadi dasar bagi kritik yang diterima oleh Bupati Aceh Selatan.

Dalam permintaan maafnya, Mirwan menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Ia berjanji untuk bekerja keras agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penanganan pasca-banjir di Aceh Selatan berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan komitmennya sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya.

Berikut beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat:

• Keterbukaan dan transparansi: Bupati harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi tentang situasi terkini dan rencana penanganan bencana.
• Kolaborasi dengan pihak terkait: Memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
• Pemantauan dan evaluasi: Melakukan pemantauan berkala terhadap proses penanganan bencana dan melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program.

Selain itu, Bupati Aceh Selatan juga perlu memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dengan demikian, harapan besar dapat dibangun kembali antara pemimpin dan rakyatnya.