Bupati Aceh Timur pimpin rapat validasi data huntara

Ringkasan Berita:

• Al-Farlaky bergerak cepat memastikan pemulihan bagi warga terdampak banjir. Ia memimpin rapat validasi data pembangunan Huntara.
• Bupati menegaskan agar proses perencanaan segera rampung demi mengejar target ground breaking sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.
• Sebanyak 10 kecamatan di Aceh Timur sudah siap dibangun hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang. 

Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah untuk Huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak muncul sengketa. ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, Bupati Aceh Timur

nurulamin, IDI – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI MSi bergerak cepat memastikan pemulihan bagi warga terdampak banjir. Ia memimpin rapat validasi data pembangunan hunian sementara (Huntara).

Bupati menegaskan agar proses perencanaan segera rampung demi mengejar target ground breaking sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Rapat strategis yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Sabtu (3/1/2026), ini menjadi kunci sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BNPB, dan pihak pelaksana konstruksi.

Dalam arahannya, Bupati Al-Farlaky menekankan bahwa akurasi data adalah harga mati. Hal ini diperlukan guna menghindari konflik sosial dan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. 

Berdasarkan data terkini, dampak banjir di Aceh Timur mencakup rusak berat/hilang sebanyak 4.558 unit, rusak sedang berjumlah 4.705 unit, dan rusak ringan tercatat 9.043 unit.

"Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah untuk Huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak muncul sengketa atau masalah hukum di lapangan kelak," tegas Al-Farlaky di hadapan peserta rapat.

Dalam rapat itu, pihak pemkab juga merumuskan dua skema pembangunan untuk menampung ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal. Pertama  skema komunal (terpusat) ini akan ditangani oleh PT Adhi Karya.

Sementara skema kedua pembangunan dilakukan di atas lahan milik warga atau individu masing-masing di berbagai kecamatan seperti Pante Bidari, Peunaron, Idi Rayeuk, hingga Peureulak. Skema ini akan dikelola melalui koordinasi dengan BNPB.

Selain hunian fisik, Bupati juga memaparkan adanya opsi Dana Tunggu Hunian (DTH). Warga yang memilih tidak menempati Huntara akan mendapatkan bantuan biaya sewa atau hunian sebesar Rp 600 ribu per bulan selama masa transisi tiga bulan.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BNPB pusat, tim teknis PT Adhi Karya, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kabupaten Aceh Timur.(al)

10 Kecamatan Sudah Siap

Sebanyak 10 kecamatan di Aceh Timur sudah siap dibangun hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang. Di mana ke-10 kecamatan tersebut sudah menyerahkan data dan lahan lokasi pembangunan Huntara. 

Data diterima Serambi, Sabtu (3/12/2025), 10 kecamatan terdiri dari Peureulak, Ranto Peureulak, Peunaron, Serbajadi, Peureulak Barat, Bireum Bayeun, Simpang Ulim, Madat, Idi Rayeuk, dan Julok. 

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menjelaskan, seluruh data harus selesai diserahkan oleh setiap kecamatan hingga Senin mendatang. Setelah diserahkan, Pemkab akan merilis hasil total Huntara yang dibutuhkan untuk Aceh Timur. 

"Data menyeluruh pada Senin nanti sudah ada, karena semua camat harus menyerahkan data final pada Senin ini. Kita akan menyerakan ke BNPB, Provinsi dan Kementerian,” tuturnya. 

Al-Farlaky menjelaskan, proses pembangunan Huntara akan ditangani oleh dua pihak. Huntara secara komunal atau  komunitas akan ditangani oleh Adhikarya, sementara Huntara uang lokasinya berada ditempati individu ini akan ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).(al)