Bupati Gus Barra Ucapkan Terima Kasih atas Pembangunan Infrastruktur Mojokerto

Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra). Dalam visi misinya untuk periode 2025-2030, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Selama tahun 2025, Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur yang mencakup jalan, drainase, hingga Sumber Daya Air. Selain itu, Pemda juga fokus meningkatkan investasi dengan mempermudah pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kinerja Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025

Dalam rangkaian pembangunan infrastruktur bertajuk "Bergerak Satu Tahun Berdampak", kondisi jalan kabupaten pada akhir tahun 2024 tercatat dalam kondisi mantab (baik dan sedang) sepanjang 970.207 KM atau 83,18 persen. Pada tahun 2025, kondisi jalan yang mantab semakin bertambah, melalui rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pelebaran jalan menuju standar.

Adapun pembangunan infrastruktur jalan selama tahun 2025 mencakup konstruksi aspal sepanjang 17,429 KM di 10 lokasi serta konstruksi beton sepanjang 17,327 KM di 19 lokasi. Selain itu, ada pembangunan dan rekonstruksi jembatan di 6 lokasi dengan lebar 6-8 meter dan panjang total 155 meter.

Infrastruktur drainase juga menjadi fokus utama. Pada tahun 2025, terdapat 14 lokasi pembangunan saluran drainase dengan total panjang saluran terbangun sebesar 9,118 KM. Upaya pemeliharaan berupa perbaikan ringan dan normalisasi/pembersihan saluran dilakukan sepanjang 13 KM.

Sementara itu, infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) menjadi salah satu prioritas karena luasnya sektor pertanian yang mendukung pertumbuhan ekonomi bidang pangan. Pemkab Mojokerto membangun atau merehabilitasi 5 lokasi bendung/dam dan saluran irigasi sepanjang 968,5 meter di 7 lokasi. Pemeliharaan dilakukan pada 748,05 meter dan pemasangan 11 titik pintu air dilakukan guna antisipasi banjir di 35 desa dengan total sepanjang 24,3 KM.

Berorientasi Pelayanan Publik dan Transparan

Dalam momen Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 Tahun 2025, Bupati Mojokerto Gus Barra menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pelayanan publik dan transparan. Ia menyebut tantangan pembangunan ke depan meliputi perubahan iklim dan kebutuhan infrastruktur yang semakin kompleks.

"Momentum ini harus mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Kita perlu membangun infrastruktur yang lebih tangguh, meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN," ujar Bupati Gus Barra.

Selain infrastruktur, Pemda juga berupaya meningkatkan investasi melalui pelayanan Perizinan PBG SLF, yang diperlukan untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Komitmen Pemda dalam meningkatkan iklim investasi juga diperkuat dengan pelayanan Perizinan Tata Ruang Keterangan Rencana Kota (KRK), dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Perkuat Pelayanan dan Tanggung Jawab

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutammima Kurniawati menjelaskan bahwa Hari Bakti PU menjadi momentum memperkuat pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. "Semoga ini menjadi langkah nyata, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.

Menurut Anik, Dinas PUPR juga melaksanakan pembinaan konstruksi berupa pemberdayaan dan pengembangan kompetensi tenaga ahli konstruksi. Selama tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi/bimtek jasa konstruksi sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta mencapai 678 orang dari penyedia jasa konstruksi, siswa SMK, perangkat desa, dan organisasi daerah yang terkait dengan jasa konstruksi.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian dan program Pemkab Mojokerto selama satu tahun ini menunjukkan dampak bagi peningkatan konektivitas, kualitas kesehatan dan permukiman, indeks pertanaman, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini juga mendukung pertumbuhan investasi dengan tetap berpegang pada kesesuaian pola ruang dan keamanan bangunan.