Bupati Jombang Tanggapi Keluhan Jalan Rusak Akibat Cuaca Ekstrem

Penjelasan Bupati Jombang Terkait Jalan Rusak dan Langkah yang Dilakukan

Bupati Jombang, Warsubi, memberikan penjelasan terkait permasalahan jalan rusak yang marak dikeluhkan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab perbaikan jalan dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Jalan negara menjadi tanggung jawab Kementerian PU, jalan provinsi oleh PUPR Provinsi, dan jalan kabupaten menjadi kewenangan Pemkab Jombang melalui Dinas PUPR, ujar Warsubi, Jumat, 12 Desember 2025.

Selain itu, ia menambahkan bahwa ada jalan poros desa dan jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Hal ini penting untuk dipahami agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab atas jalan-jalan tertentu.

Terkait jalan rusak yang viral di media sosial, khususnya di belakang Kantor Satlantas Polres Jombang, Warsubi menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah desa, bukan tanggung jawab Pemkab Jombang. Meski begitu, Pemkab akhirnya mengambil langkah perbaikan setelah banyak laporan masuk dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung.

Namun, karena banyak keluhan masyarakat, ya kita perbaiki. Secara administrasi, sebenarnya ini salah. Kalau ada pemeriksaan BPK, kita dianggap salah, tetapi karena viral dan demi kepentingan masyarakat, kita perbaiki semampu kita, jelasnya.

Warsubi juga menyampaikan bahwa masih banyak jalan rusak di Jombang yang belum mendapat perbaikan. Contohnya adalah Jalan KH Wachid Hasyim yang sudah 12 tahun tidak diperbaiki, serta jalan di area Pendopo yang sudah 15 tahun mengalami kerusakan.

Waktu ada acara Pendopo untuk Rakyat, banyak yang hampir jatuh karena jalan pecah-pecah. Akhirnya kita perbaiki karena kita ingin membangun desa menata kota, kata Warsubi.

Pihaknya pun meminta dukungan masyarakat agar program pembangunan lima tahun ke depan sesuai visi-misi Bupati, yaitu membangun desa menata kota, dapat berjalan optimal dan menarik investor ke Jombang.

Kami mohon dukungan agar Jombang kondusif dan semakin maju. Kita ingin investor masuk dan memberi manfaat berupa lapangan pekerjaan bagi masyarakat, ujarnya.

Warsubi menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh OPD terus bekerja maksimal memberikan pelayanan terbaik. Ia meminta masyarakat segera melapor bila menemukan jalan rusak yang perlu diperbaiki.

Kalau tahu ada jalan rusak, tunjukkan pada kami, akan segera kami perbaiki. Data perbaikan jalan yang sudah kami lakukan banyak, ada semua di PUPR, tutup dia.

Langkah Pemkab Jombang dalam Menangani Kerusakan Jalan

• Evaluasi Kewenangan: Pemkab Jombang melakukan evaluasi terhadap jalan-jalan yang rusak berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
• Respon Masyarakat: Meskipun beberapa jalan tidak termasuk dalam kewenangan Pemkab, mereka tetap merespons keluhan masyarakat dengan melakukan perbaikan.
• Perbaikan Berkelanjutan: Pemkab Jombang telah melakukan berbagai perbaikan jalan, termasuk di area Pendopo dan jalan-jalan lain yang menjadi perhatian publik.
• Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Upaya perbaikan jalan dilakukan sebagai bagian dari visi "membangun desa menata kota" yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
• Pengajuan Dana Tambahan: Pemkab juga sedang mencari sumber dana tambahan untuk mempercepat proses perbaikan jalan yang belum terselesaikan.

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Masyarakat diimbau untuk aktif dalam memberikan informasi tentang jalan-jalan yang rusak. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbaikan infrastruktur dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

• Laporan Langsung: Masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan secara langsung kepada instansi terkait.
• Media Sosial: Pengguna media sosial juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan dan menginformasikan lokasi jalan yang rusak.
• Partisipasi Aktif: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur akan membantu mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik.