LAMPUNG, berita
Penerimaan suap dengan dalih proyek hingga Rp 5,75 miliar yang dilakukan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mengungkap kembali isu lama yang terulang dalam dunia politik.
Ardito mengakui bahwa uang suap tersebut digunakan untuk membayar utang sebesar Rp 5,25 miliar dari bank. Utang ini berasal dari kebutuhan kampanye Pilkada 2024 lalu. Fakta ini memicu pertanyaan tentang besarnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Candrawansah, biaya politik yang mahal sering menjadi alasan klasik bagi para calon kepala daerah. Ia menilai bahwa biaya politik di tingkat kabupaten/kota bisa mencapai antara Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar, sedangkan untuk gubernur bisa mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar.
"Memang beberapa kali saya sampaikan bahwa biaya politik kita sangat mahal," kata dia melalui wawancara tertulis, Jumat (12/12/2025).
Candra, sapaannya, menjelaskan bahwa beban kepala daerah biasanya akan mengembalikan dana yang telah dikeluarkan selama kampanye. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperoleh dana dari donatur atau bahkan terlilit hutang sebagai komitmen ketika terpilih akan diberikan proyek-proyek sebagai balas jasa.
Namun, dalam UU 10 tahun 2016 pasal 74 menyebutkan bahwa sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon diperbolehkan asalkan mengikuti ketentuan dalam regulasi tersebut. Contohnya, sumbangan perseorangan maksimal Rp 75 juta dan badan hukum swasta bisa sampai Rp 750 juta. Akan tetapi, sumbangan tersebut harus tercatat dalam rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU.
"Jadi apakah pemilihan harus melalui DPRD? Menurut saya itu juga bukan hal yang dapat menghapus korupsi dan praktek politik uang," kata dia.
Namun, ia menegaskan bahwa yang perlu diperbaiki adalah tegasnya regulasi yang mengatur politik uang serta mental politikus dalam menjalankan peran kepala daerah.
Tentu saja, hal ini berkaitan dengan pendidikan politik dan sistem rekrutmen oleh partai politik untuk mempersiapkan calon kepala daerah.
"Walaupun memang perlu persiapan yang matang dalam menciptakan kader politik menjadi kader bangsa untuk kemaslahatan rakyat," katanya.
Permasalahan Biaya Politik yang Berlarut-Larut
Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya kasus korupsi dan praktik politik uang. Dalam konteks ini, tidak hanya masyarakat yang merasa terbebani, tetapi juga para calon kepala daerah yang harus menghadapi tekanan finansial besar.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye agar tidak terjadi penyimpangan.
Memperkuat regulasi terkait sumbangan dana kampanye agar lebih ketat dan terkontrol.
* Memberikan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat dan calon pemimpin.
Solusi Jangka Panjang
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan struktural dalam sistem politik. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:
Menerapkan sistem pendidikan politik yang lebih efektif.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
* Membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan kampanye.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dan praktik politik uang di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar