Bupati Sintang Usulkan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Dukungan Kuat dari Pemerintah Daerah untuk Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Kapuas Raya kembali mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, secara tegas menyatakan komitmen penuhnya terhadap pembentukan provinsi baru tersebut yang telah diperjuangkan selama hampir dua dekade.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri Seminar Percepatan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Sabtu, 13 Desember 2025. Dalam sambutannya, Gregorius Bala mengibaratkan seminar tersebut sebagai upaya membangkitkan kembali semangat perjuangan yang sempat meredup.

“Pertemuan hari ini seperti menyiram tanaman yang hampir layu, menghidupkan kembali semangat yang sempat padam,” kata Gregorius.

Ia menilai kehadiran para tokoh dan pemangku kepentingan pada seminar tersebut sudah sangat lengkap. Oleh karena itu, ia berharap perjuangan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dapat dijalankan dengan strategi politik yang matang, tanpa harus terhambat oleh dinamika politik itu sendiri.

“Perjuangan ini memang harus dilakukan dengan politik, tetapi jangan sampai gagal karena politik. Kelengkapan administrasi yang sudah kita siapkan dengan sangat panjang jangan sampai kandas hanya karena komunikasi yang kurang baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gregorius Bala mengungkapkan bahwa lima kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam cakupan Provinsi Kapuas Raya telah berkomitmen penuh untuk mendukung pembentukan provinsi baru tersebut.

“Kelima bupati sepakat dan berharap Kapuas Raya bisa terbentuk secepatnya. Namun, tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah di atasnya, baik legislatif provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam melakukan komunikasi ke pemerintah pusat, Gregorius Bala menegaskan tidak ada kepala daerah yang merasa paling depan atau paling belakang.

“Tidak ada yang terdepan dan tidak ada yang terbelakang. Semua sejajar. Antara gendang dan tarinya harus seirama. Kepentingan bersama harus berada di atas segalanya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung regulasi yang mengatur kewajiban provinsi induk untuk membantu pendanaan provinsi baru selama tiga tahun berturut-turut. Gregorius optimistis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan tersebut.

“Kita tahu aturannya. Saya yakin Gubernur Kalbar tidak pelit dan akan membantu pendanaan Provinsi Kapuas Raya, apalagi beliau yang menginisiasi dan mendorong seminar ini,” pungkasnya.

Dengan dukungan solid dari para kepala daerah dan komunikasi yang sejalan hingga tingkat pusat, Gregorius Bala berharap pembentukan Provinsi Kapuas Raya dapat segera terwujud demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah timur Kalimantan Barat.

Tantangan dan Strategi dalam Membentuk Provinsi Baru

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya bukanlah proses yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari persyaratan administratif hingga koordinasi antar daerah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari para pemimpin daerah, proses ini bisa berjalan lebih lancar.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

• Penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari pembentukan provinsi baru.
• Penyusunan rencana kerja yang jelas dan terstruktur, termasuk alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya.
• Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku dapat mendukung pembentukan provinsi baru. Salah satunya adalah aturan tentang bantuan pendanaan dari provinsi induk selama tiga tahun pertama. Dengan adanya dukungan finansial yang jelas, pemerintah daerah baru dapat memulai operasionalnya dengan lebih stabil.

Keuntungan yang Diharapkan dari Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Beberapa di antaranya adalah:

• Pemerataan pembangunan yang lebih merata, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal bisa berkembang lebih cepat.
• Peningkatan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
• Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan akses pasar.

Dengan adanya provinsi baru, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada kebutuhan masyarakat setempat tanpa terganggu oleh kebijakan yang terlalu umum. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.