Damkar KBB Pindah ke Gedung Baru Meski Terancam Mangkrak

Pembangunan Kantor Damkar Bandung Barat Terancam Mangkrak

Pembangunan kantor baru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat (KBB) terancam mangkrak pada Desember 2025. Hal ini disebabkan oleh kekurangan anggaran sekitar Rp9 miliar. Hingga saat ini, progres pembangunan sudah mencapai hampir selesai, tetapi belum dapat dituntaskan karena keterbatasan dana.

Sebelumnya, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibatalkan, sehingga dana yang semula dialokasikan untuk proyek tersebut harus dikembalikan. Akibatnya, penyelesaian gedung baru Damkar KBB harus ditunda hingga adanya kepastian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bandung Barat tahun mendatang.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah, mengatakan bahwa meskipun pembangunan terhambat, proyek akan tetap dilanjutkan jika anggaran tersedia. Mudah-mudahan ada anggaran di tahun depan, tetapi pembangunan pasti dilanjutkan meski terkena rasionalisasi, ujarnya.

Meski pembangunan belum selesai, kata Siti, Damkar KBB tetap harus pindah dari gedung yang saat ini digunakan di kawasan Kota Baru Parahyangan (KBP). Sebab, bangunan tersebut merupakan fasilitas pinjam pakai yang akan segera digunakan kembali oleh pemiliknya.

Kita akan tetap pindah tahun depan karena gedung di KBP sudah akan digunakan. Itu statusnya pinjam pakai, ucapnya. Ia menyebutkan bahwa gedung baru sebenarnya sudah layak ditempati. Namun, interior dan peralatan belum terpasang sama sekali. Sehingga, untuk seluruh perlengkapan dari kantor lama berpotensi dipindahkan meski sebagian kondisinya sudah tidak layak.

Saya juga bingung, masa rongsokan dibawa ke gedung baru? Tapi dengan kondisi apa pun, kita harus pindah di awal 2026, kata Siti. Menurutnya, Damkar tidak bisa menunda pemindahan karena kebutuhan pelayanan yang berjalan setiap hari. Perpindahan kantor harus dilakukan agar operasional tetap optimal demi kepentingan masyarakat.

"Laporan yang masuk ke Damkar itu setiap hari, jadi harus utamakan untuk pelayanan ke masyarakat," ungkapnya. Selain itu, ia menceritakan terkait gedung Damkar yang saat ini ditempati sudah berdiri sejak sebelum Kabupaten Bandung Barat terbentuk, ketika wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung dan Damkar berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Damkar di Kota Baru Parahyangan itu berdiri sebelum ada Pemkab Bandung Barat, mungkin umurnya sudah 20 tahun lebih," tuturnya. Oleh karenanya, Siti berharap Pemkab Bandung Barat memberi perhatian lebih kepada Damkar, mengingat keberadaan gedung pelayanan merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi indikator penilaian pemerintah dalam memberikan layanan publik.

"Saya hanya berharap Damkar dapat perhatian," imbuhnya. Meski tidak membayar biaya sewa gedung di Kota Baru Parahyangan, ia menegaskan bahwa Damkar KBB tetap menanggung biaya operasional bulanan cukup besar, yakni sekitar Rp2,5 juta untuk air dan Rp1 juta untuk listrik.

"Untuk gedung itu gratis, kita hanya membayar fasilitas air dan listrik dan perbulannya sudah besar karena berada di kawasan elit," pungkasnya.

Progres Pembangunan dan Anggaran

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB, Aan Sopian, menjelaskan bahwa pembangunan tahap pertama kantor Damkar tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp9,3 miliar dari pagu total Rp10 miliar. Pagu anggaran tahap pertama itu Rp10 miliar, dengan realisasi sebesar Rp9,3 miliar. Untuk penyelesaian fisik kantor Damkar masih dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp8 sampai Rp9 miliar, ujar Aan saat ditemui diruangannya.

Dijelaskan Aan, tambahan anggaran Rp9 miliar tersebut akan digunakan untuk penyelesaian tahap kedua yang meliputi pekerjaan kelengkapan fasilitas penunjang, seperti taman, area parkir, kolam, serta penampungan air sementara. Dengan tambahan anggaran itu, pembangunan fisik sudah bisa dikatakan selesai 100 persen. Kalau pun tahun depan belum ada alokasi tambahan di APBD, bangunan kantor Damkar sudah bisa difungsikan, ucapnya.

Saat ini, Aan menambahkan, progres pembangunan kantor Damkar Bandung Barat telah mencapai 85 persen, dengan masa kontrak pekerjaan yang berakhir pada 17 Desember 2025. Dari sisi waktu, proyek pembangunan kantor Damkar ini masih aman dan sesuai rencana, ungkapnya.

Disinggung mengenai dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Aan menuturkan, bantuan dari Pemprov akan difokuskan pada penyediaan interior dan peralatan operasional untuk Dinas Damkar Bandung Barat. Kalau tidak salah, bantuan dari gubernur untuk tahun depan meliputi perlengkapan interior dan alat pendukung. Sedangkan kami di PUTR hanya mengerjakan pembangunan fisiknya saja, katanya.

Selanjutnya, Ia menyampaikan, masih terdapat sejumlah pekerjaan pelengkap yang belum teranggarkan, secara umum bangunan utama kantor Damkar Bandung Barat sudah siap digunakan. Berdasarkan hasil dari konsultan perencana, struktur dan bangunan utama sudah lengkap. Tinggal beberapa kebutuhan penunjang seperti lahan parkir dan taman yang akan dimasukkan ke APBD murni tahun depan, pungkasnya.