Perseteruan BEM UGM dan MPM: Kebijakan, Kepemimpinan, dan Kultur Akademik
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengajukan tantangan untuk berdebat dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) terkait peran organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk tanggung jawab atas keluarnya BEM UGM dari Keluarga Mahasiswa. Debat ini awalnya direncanakan akan digelar pada Sabtu, 13 Desember di Boulevard UGM. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena MPM menolak ajakan debat terbuka. MPM memilih untuk menggunakan jalur penengah melalui Direktorat Kemahasiswaan.
BEM UGM sebelumnya telah bersiap menyebarkan undangan kepada 20 perwakilan BEM fakultas. Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menyampaikan bahwa penolakan MPM terhadap debat terbuka merupakan kekonyolan sistemik yang menunjukkan bahwa negara mahasiswa tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Poster Debat Terbuka: "Negara Mahasiswa: Bertahan atau Bubarkan?"
BEM UGM telah menyiapkan poster debat terbuka bertema "Negara Mahasiswa: Bertahan atau Bubarkan?". Dalam poster tersebut terdapat foto Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan empat perwakilan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Poster ini menjadi salah satu bentuk komunikasi yang digunakan BEM UGM untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap situasi saat ini.
Tiyo menyayangkan penolakan MPM dengan alasan menjaga kondusifitas dan tak ingin memperkeruh keadaan. Menurut dia, debat terbuka seharusnya menjadi bagian dari kultur akademik di kampus untuk menguraikan berbagai perbedaan pandangan. Namun, MPM justru memilih jalur mediasi melalui Direktorat Kemahasiswaan.
Struktur Keluarga Mahasiswa UGM
Keluarga Mahasiswa UGM menaungi BEM UGM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Sistem ini mirip dengan struktur pemerintahan negara, di mana BEM menjalankan fungsi eksekutif dan MPM menjalankan fungsi pengawasan atau legislatif. Kelahiran BEM UGM tidak terlepas dari Gerakan Reformasi 1998, yang menjadi inspirasi bagi lahirnya student government di kampus-kampus lain.
Student Government UGM menjadi contoh di kampus lain. Mereka menggunakan nama BEM sebagai lembaga eksekutif mahasiswa. Namun, saat ini BEM dinilai tidak relevan karena mengalami kemunduran. Tiyo menyoroti kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai gerakan mengawal isu-isu publik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan kampus.
Ide Membubarkan BEM dan Konsep Organisasi Baru
Ide membubarkan BEM muncul dari refleksi secara nasional karena BEM kerap terkooptasi oleh kekuasaan. Kini BEM sedang mematangkan konsep organisasi baru yang lebih fokus pada pendidikan dan perjuangan politik mahasiswa serta masyarakat.
Perseteruan antara BEM dan MPM muncul sejak Kongres Istimewa yang melibatkan MPM pada 7 November 2025 secara daring. BEM UGM menyatakan kekecewaan terhadap MPM karena tidak mau mendengarkan masukan tentang transformasi Keluarga Mahasiswa UGM supaya lebih relevan dengan perkembangan zaman.
Menurut Tiyo, pimpinan sidang forum tersebut tidak membuka ruang dialog. BEM menuntut adanya Kongres Istimewa yang baru secara luring yang menjunjung prinsip demokrasi dan sesuai prosedur.
Penolakan MPM dan Pernyataan Resmi
MPM menolak debat itu dan mengunggah alasannya melalui akun Instagram. Dalam unggahannya, mereka menjelaskan bahwa MPM dan BEM telah mengikuti pertemuan yang difasilitasi pihak universitas atau Direktorat Kemahasiswaan UGM. Salah satu komitmen bersama dalam pertemuan itu adalah menjaga kondisifitas dan menunggu pertemuan yang telah dijadwalkan. MPM menghargai dan melaksanakan kesepakatan tersebut secara penuh.
MPM mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan ruang publik dan mendukung suasana dialog yang konstruktif. Selain itu, mereka juga mengajak semua pihak menghormati bentuk mediasi yang diinisiasi pihak kemahasiswaan UGM.
MPM menghargai masukan, kritik, dan perbedaan pandangan. Tapi, MPM menawarkan penyelesaian persoalan melalui mekanisme konstitusional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Keluarga Mahasiswa UGM dan peraturan rektor.
Pendapat dari Pimpinan MPM
Salah satu pimpinan MPM Devin Ramadhani mengatakan MPM mengupayakan jalur konstitusional melalui Kongres Istimewa dan mediasi resmi melalui bidang kemahasiswaan UGM. Devin beralasan upaya itu sejalan dengan marwah lembaga yang dewasa dan mengikuti alur demokrasi secara institusional.
MPM juga mempertimbangkan proses komunikasi bertahap yang masih berlangsung. “Kami menyesalkan tindakan BEM yang tidak mencerminkan sikap kepala dingin,” kata Devin dihubungi melalui perpesanan WhatsApp.
Devin menuding BEM menjalankan aksi sepihak sehingga muncul berbagai kegaduhan. Dalam berdinamika dan berinteraksi dalam kehidupan demokrasi kampus, BEM menurut dia belum mampu menerima hasil musyawarah dari forum.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar