Defisit RAPBD 2026 Papua Capai Rp239 Miliar

Pembukaan Rapat Paripurna APBD Tahun Anggaran 2026

JAYAPURA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua resmi membuka Rapat Paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRP, Rabu (10/12), dengan dipimpin oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai. Acara ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Papua serta Wakil Gubernur Papua.

Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah memasuki tahapan akhir setelah sebelumnya DPR Papua dan Gubernur melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperoleh persetujuan bersama dan penetapannya sesuai dengan amanat perundang-undangan, ujar Denny H. Bonai.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dalam sambutannya menyampaikan struktur rancangan APBD 2026 dengan total pendapatan sebesar Rp2,03 triliun lebih. Pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp563,4 miliar lebih.
• Pendapatan Transfer: Rp1,4 triliun lebih.
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp2,1 miliar lebih.

Selanjutnya, total pendapatan tersebut dirinci lebih detail dalam dokumen APBD 2026 sebagai berikut:

• PAD: Rp563 miliar lebih.
• Pendapatan Transfer: Rp1,400 miliar lebih.
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp2.165 miliar lebih.
• Total Pendapatan: Rp2,03 triliun lebih.

Rencana Belanja Daerah Papua Tahun Anggaran 2026

Belanja Daerah Papua 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun, yang terdiri dari:

• Belanja Operasi: Rp2,41 miliar lebih.
• Belanja Modal: Rp81 miliar lebih.
• Belanja Tidak Terduga: Rp10 miliar.
• Belanja Transfer: Rp138 juta lebih.
• Total Belanja Daerah: Rp2,27 triliun.

Gubernur Mathius mengatakan bahwa struktur belanja daerah menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran tahun depan.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Dengan anggaran yang direncanakan, pemerintah daerah berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Namun, adanya ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Beberapa sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur diharapkan menjadi fokus utama penggunaan anggaran. Selain itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Proses penetapan APBD 2026 ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam menjalankan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang baik antara DPR Papua dan pemerintah provinsi, diharapkan anggaran tahun depan dapat digunakan secara efektif dan efisien.