MERAUKE Pada momen peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan (Komasdelig) Papua Selatan menggelar aksi demo damai di Gedung Negara yang saat ini menjadi Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (10/12).
Aksi tersebut berlangsung pada pukul 10.30 hingga 13.30 WIT. Para peserta aksi yang dipimpin oleh koordinator umum Ambrosius Nit dan Wakorlap Martinus membawa spanduk serta beberapa pamplet sebagai alat penyampaian pesan. Spanduk putih yang ukurannya tidak terlalu besar menyoroti isu krisis kemanusiaan di Tanah Papua, kejahatan, militerisme, dan perampasan tanah adat. Sementara itu, pamplet yang dibagikan menyebutkan tuntutan untuk menghentikan genosida dan menyatakan bahwa Indonesia di atas Tanah Papua adalah bentuk kolonialisme.
Selama aksi berlangsung, sejumlah peserta menyampaikan orasi. Diperkirakan sekitar 11-12 orang memberikan pidato. Mereka ditemui langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Otsus Nelson Sasarari, SH. Beberapa orasi menyentuh topik tentang penentuan nasib sendiri, sementara yang lain menyoroti keberadaan PSN (Pengelolaan Sumber Daya Alam) di Papua Selatan yang dinilai sebagai bentuk perampasan hak ulayat masyarakat asli Papua.
Setelah selesai menyampaikan orasi, para peserta melanjutkan dengan pernyataan sikap. Pertama kali dibacakan oleh Martinus, kemudian dilanjutkan oleh Adam Silubun.
Di Papua Selatan, terdapat ribuan anak yang tidak sekolah pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi hak atas pendidikan dan melanggar Pasal 31 UUD 1945 serta ICSR Pasal 13, jelasnya.
Beberapa poin penting dalam pernyataan sikap antara lain:
- Masyarakat Papua Selatan menuntut pengakuan akan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- Menuntut penghapusan praktik kolonialisme yang masih terjadi di wilayah ini.
- Meminta pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat, seperti perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam.
- Mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di Papua.
Aksi demo damai ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Papua Selatan. Meski berjalan secara damai, tuntutan-tuntutan yang disampaikan mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi yang dianggap tidak adil dan tidak manusiawi.
Para peserta aksi juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk mencari solusi yang dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar