Demokrat AS Tuduh Trump Tahan Maduro Karena Minyak, Bukan Narkoba

Kritik terhadap Operasi Militer AS di Venezuela

Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, telah memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Jake Auchincloss, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan di Caracas didorong oleh ambisi menguasai cadangan minyak terbesar dunia, bukan karena alasan perang melawan narkotika.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Auchincloss menegaskan bahwa alasan "narkoterorisme" yang digunakan Washington hanyalah tameng untuk menutupi tujuan nyata. Ia menyebut bahwa operasi ini adalah pertumpahan darah demi minyak. Menurutnya, kokain bukan ancaman utama yang membunuh warga AS, melainkan fentanyl dari China.

Auchincloss juga menyoroti hubungan erat antara kebijakan militer ini dengan kepentingan korporasi besar. Ia menuding Presiden Donald Trump sedang memenuhi janji kampanyenya kepada perusahaan minyak AS, khususnya Chevron. Chevron merupakan satu-satunya raksasa migas AS yang masih beroperasi di Venezuela melalui izin khusus Departemen Keuangan.

Trump sendiri telah menyatakan secara terbuka bahwa AS akan mengambil alih cadangan minyak Venezuela dan mengundang perusahaan-perusahaan domestik untuk melakukan investasi miliaran dolar guna membangkitkan industri migas yang hancur. Alasan ekonomi di balik krisis ini memang tak terbantahkan.

Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), Venezuela memegang predikat sebagai pemilik cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini. Berikut adalah tabel perbandingan cadangan minyak terbukti:

Tabel: Perbandingan Cadangan Minyak Terbukti (Miliar Barel)

Meskipun memiliki cadangan raksasa, produksi minyak Venezuela saat ini berada di titik nadir akibat sanksi dan manajemen yang buruk di bawah perusahaan negara PDVSA. Analis dari Kpler, Matt Smith, mencatat produksi Venezuela saat ini hanya berkisar di angka 800.000 barel per hari—merosot jauh dari puncaknya sebesar 3,5 juta barel per hari pada akhir 1990-an.

Target Washington jelas menggeser dominasi China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak Venezuela, dan mengintegrasikannya kembali ke dalam rantai pasok energi Amerika Serikat. Namun, kritikus menilai langkah militer ini menciptakan preseden berbahaya di mana kebutuhan energi nasional dijadikan legitimasi untuk intervensi bersenjata terhadap negara berdaulat.

Dampak Ekonomi dan Politik

Kritik terhadap operasi militer ini tidak hanya datang dari anggota Kongres, tetapi juga dari para analis dan aktivis yang khawatir akan konsekuensi jangka panjang dari intervensi semacam ini. Mereka menyatakan bahwa tindakan seperti ini dapat merusak hubungan diplomatik antara AS dan negara-negara lain, serta memicu reaksi balik yang lebih kuat.

Selain itu, dampak ekonomi terhadap Venezuela sangat signifikan. Sanksi yang diberlakukan oleh AS telah membuat produksi minyak negara tersebut turun drastis, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut. Hal ini juga berdampak pada pasar global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela.

Di sisi lain, pihak pro-intervensi berargumen bahwa mengambil alih cadangan minyak Venezuela akan memberikan keuntungan ekonomi besar bagi AS. Mereka percaya bahwa dengan mengembangkan infrastruktur migas di Venezuela, AS dapat meningkatkan kemandirian energinya dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain.

Namun, banyak pihak tetap meragukan efektivitas dan keberlanjutan dari pendekatan ini. Mereka menilai bahwa tindakan militer tidak akan memberikan solusi jangka panjang, dan justru bisa memperburuk situasi di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Operasi militer AS di Venezuela menunjukkan kompleksitas hubungan geopolitik dan ekonomi yang saling terkait. Meski ada alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak AS, kritik terhadap tindakan ini tetap marak. Pihak-pihak yang menentang mengkhawatirkan bahwa intervensi semacam ini bisa memicu konflik yang lebih besar dan merusak hubungan internasional.

Pendekatan yang lebih diplomatis dan kolaboratif mungkin lebih efektif dalam menghadapi krisis energi global, daripada menggunakan kekuatan militer. Dengan demikian, penting bagi AS untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif lain yang tidak mengorbankan kedaulatan negara lain.