Masalah Pendidikan di Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka masih menghadapi tantangan dalam memajukan pendidikan masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IMP) yang rendah menjadi salah satu indikator utama dari ketertinggalan ini. Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar (Dikdas) 13 tahun belum tercapai secara maksimal, dan pemerintah daerah masih perlu mengejar angka sebesar 0,5 karena saat ini baru mencapai 12,5.
Salah satu indikator lain yang menunjukkan ketertinggalan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Majalengka bahkan berada di urutan keempat terbawah di Provinsi Jawa Barat. Pada awal tahun 2024, RLS hanya mencapai 7,23, namun pada akhir tahun 2025, angka tersebut naik menjadi 7,81.
Lumayan lah sekarang sudah naik. Anak-anak masuk PAUD (pendidikan anak usia dini) satu tahun sehingga naik setahun, ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Rd Umar Maruf, dalam sebuah perbincangan santai pada Jumat 12 Desember 2025.
Tantangan dalam Pendidikan
Menurut Umar, bekerja di Dinas Pendidikan memiliki tantangan berat dibandingkan memimpin organisasi pemerintah daerah (OPD) lain. Hal ini karena berkaitan erat dengan pembangunan karakter anak. Selain itu, jumlah personel yang berada di bawah Disdik paling banyak dibandingkan OPD lain.
Bukan hanya soal banyak guru yang harus dijaga, melainkan juga guru-guru di tempat tinggalnya, dianggap sebagai tokoh sentral. Selain berkiprah di dunia pendidikan, mereka rata-rata juga aktif di kemasyarakatan. Ada yang menjadi BPD (badan permusyawaratan desa), hingga ketua RT dan RW, ujar Umar yang merupakan alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tahun 1990 serta sempat menjadi kepala Dinas Perdagangan, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan.
Oleh karena itu, katanya, untuk menjaga profesionalisme guru menjadi tugas penting bagi kepala Dinas Pendidikan.
Upaya Meningkatkan RLS
Umar menyebut, karena RLS Majalengka tertinggal jauh dibandingkan kabupaten atau kota lain, tentunya merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Menurut Umar, karena yang dihitung untuk RLS sekarang adalah warga yang berusia 25 tahun ke atas, pihaknya pun berupaya untuk mendorong mereka agar mau sekolah dengan beragam cara.
Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bukan usia sekolah rata-rata sudah menikah. Mereka menganggap sekolah di usianya sudah tidak dibutuhkan, yang penting adalah uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Hampir di setiap daerah yang ditemui ketika melakukan survei dan pendataan, mereka bertanya, apa saja manfaatnya? Apakah ada honornya? Apakah ada uang dukungannya dan sebagainya, tutur Umar.
Pemberdayaan Ekonomi dan Keterampilan
Untuk memotivasi mereka, dibutuhkan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi. Seperti halnya yang ia lakukan di Desa Jatiserang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka.
Ada dua kelompok yang dibina dengan jumlah seratus orang. Agar mereka bersedia sekolah, diberikan bibit ayam masing-masing sepuluh ekor, ujarnya.
Kini, menurut Umar, mereka pun mengikuti pendidikan kesetaraan setiap Sabtu. Tingkat kehadirannya pun cukup tinggi.
Anggaran untuk Pendidikan Paket B
Pemerintah juga kini telah mengalokasikan anggaran untuk seribu orang calon siswa yang akan dididik, untuk mengikuti pendidikan Paket B. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,5 juta per siswa atau setara bantuan operasional sekolah (BOS). Ke depan, katanya, akan ada pendidikan paket C yang juga didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sekarang di Majalengka ada 39 PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat). Masih ada dua kecamatan yang belum tersedia. Kami harap, dengan adanya PKBM akan bisa mendongkrak RLS, katanya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar