DMO dan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Arsitektur Ekonomi Politik Komoditas

Perdebatan tentang Domestic Market Obligation (DMO) dan Pengelolaan Komoditas Strategis

Perdebatan mengenai rencana peningkatan porsi kewajiban pemenuhan batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) di atas 25 persen pada 2026 sering kali ditempatkan dalam bingkai teknis energi semata. Pendekatan ini cenderung menyederhanakan persoalan, seolah kebijakan hanya berkaitan dengan pasokan listrik dan kepatuhan administratif perusahaan tambang. Padahal, jika diletakkan dalam kerangka ekonomi politik yang lebih luas, wacana DMO justru mencerminkan perubahan mendasar dalam cara negara mengelola komoditas strategis, terutama dalam membagi surplus dan mengalokasikan risiko di tengah siklus pasar global yang tidak lagi ekspansif.

Konteks Produksi dan Harga Batu Bara

Produksi batu bara Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 836 juta ton dan diproyeksikan menurun menjadi sekitar 790 juta ton pada 2025, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada periode yang sama, harga batu bara acuan global Newcastle bergerak di kisaran 105–110 dollar AS per ton pada akhir 2025, menurut Trading Economics dan Investing.com. Level harga ini mencerminkan fase pelandaian siklus, jauh di bawah puncak harga pada 2022, tapi belum dapat dikategorikan sebagai titik terendah secara historis.

Pelandaian siklus tersebut tercermin pula pada kinerja ekspor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor batu bara Indonesia pada semester pertama 2025 turun lebih dari 20 persen secara tahunan, didorong penurunan harga dan pelemahan volume. Pada saat yang sama, negara-negara importir utama meningkatkan produksi domestik dan mempercepat diversifikasi energi, sehingga ruang ekspansi ekspor menjadi semakin terbatas.

Fungsi DMO yang Lebih Luas

Dalam kondisi seperti ini, Domestic Market Obligation memperoleh fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Batu bara merupakan input utama bagi sistem ketenagalistrikan dan berbagai sektor industri. Konsumsi batu bara domestik untuk pembangkit listrik berada di kisaran 140 hingga 160 juta ton per tahun dan hampir seluruhnya diserap oleh PLN. Dengan porsi sebesar itu, fluktuasi harga batu bara global memiliki potensi transmisi langsung ke biaya listrik, struktur biaya industri, dan pada akhirnya inflasi.

Secara makroekonomi, DMO berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi. Dengan mewajibkan sebagian produksi dijual ke pasar domestik pada harga yang ditetapkan, negara menahan volatilitas harga energi. Harga batu bara domestik untuk pembangkit listrik dipertahankan di sekitar 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan harga DMO. Ketika harga global berada di atas level tersebut, selisih harga menciptakan mekanisme transfer implisit dari produsen ke konsumen energi domestik.

Implikasi Mikroekonomi dan Distribusi

Transfer ini tidak tercatat sebagai subsidi fiskal, tetapi secara ekonomi berfungsi sebagai penahan biaya energi dan penyangga stabilitas makro. Dari sisi mikroekonomi, implikasi kebijakan ini bersifat mekanis. Peningkatan porsi DMO akan menurunkan blended average selling price produsen, terlepas dari efisiensi operasional masing-masing perusahaan. Tekanan terhadap margin laba muncul bukan karena kesalahan manajerial, melainkan akibat perubahan struktur harga yang ditetapkan oleh kebijakan.

Dalam kerangka distribusi, DMO mengalihkan sebagian surplus harga global dari produsen ke sektor energi domestik dan pengguna akhir. Logika tersebut menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan pengendalian produksi nasional melalui evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Ketika produksi diturunkan untuk menyesuaikan dengan proyeksi permintaan global yang melemah, volume yang tersedia untuk pasar ekspor menyusut. Apabila pada saat yang sama porsi DMO dinaikkan, maka dari volume yang lebih kecil tersebut, bagian yang harus dijual dengan harga domestik menjadi lebih besar.

Perbedaan Perlakuan antara Batu Bara dan Emas

Pendekatan negara terhadap emas menunjukkan desain kebijakan yang berbeda. Sejak akhir 2025, pemerintah menetapkan pengenaan bea keluar atas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Regulasi ini mengatur tarif bea keluar hingga 15 persen dan mulai berlaku 14 hari setelah ditetapkan pada 9 Desember 2025.

Berbeda dengan batu bara, emas tidak berperan sebagai input utama dalam sistem produksi domestik. Ia lebih berfungsi sebagai penyimpan nilai dan komoditas ekspor bernilai tinggi, terutama pada periode ketidakpastian global ketika harga cenderung menguat. Produksi emas nasional pada 2025 diperkirakan mendekati 100 ton berdasarkan data Kementerian ESDM, sementara harga emas global bertahan di atas 2.000 dollar AS per troy ounce sepanjang 2024–2025 menurut World Gold Council.

Rezim Pengelolaan Rente dan Dinamika Kebijakan

Kombinasi DMO dan bea keluar membentuk rezim baru pengelolaan rente. Negara tidak lagi hanya mengandalkan royalti dan pajak sebagai instrumen fiskal, tetapi menggunakan kombinasi kebijakan harga, volume, dan fiskal untuk mengatur distribusi manfaat dan risiko. Dalam rezim ini, sensitivitas laba produsen terhadap harga global menjadi lebih rendah. Ketika harga naik, sebagian keuntungan tertahan oleh kebijakan. Ketika harga turun, produsen tetap menghadapi tekanan karena struktur biaya dan kewajiban domestik.

Lapisan lain yang memperkuat dinamika ini adalah tekanan transisi energi dan standar lingkungan. Batu bara menghadapi tantangan jangka panjang dari dekarbonisasi global, perubahan preferensi investor, dan peningkatan biaya kepatuhan. Dalam konteks ini, pengendalian produksi dan DMO dapat dibaca sebagai cara negara mengelola fase transisi secara bertahap, menjaga stabilitas domestik sambil menghindari kelebihan pasokan yang dapat menekan harga lebih dalam.

Kesimpulan

Keberhasilan pendekatan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan kemampuan negara menyesuaikan instrumen seiring perubahan siklus global. DMO batu bara dan bea keluar emas tidak dapat dipahami sebagai kebijakan sektoral yang berdiri sendiri. Keduanya merupakan bagian dari arsitektur baru pengelolaan komoditas yang berupaya menyeimbangkan stabilitas ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan kelangsungan investasi.