DPR Negara ASEAN Dibubarkan, Pemilu Dipercepat

BANGKOK, berita
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi membubarkan parlemen lebih cepat dari rencana awalnya, yang membuka jalan bagi pemilihan umum yang harus diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Langkah tersebut disahkan setelah Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui dekrit pembubaran, seperti yang diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12/2025). Pengumuman ini disampaikan oleh Anutin pada Kamis (11/12/2025) malam. Dalam pernyataannya di media sosial, ia menyatakan, Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Keputusan ini muncul di tengah situasi politik yang memanas dan meningkatnya ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja yang telah memasuki hari keempat.

Bentrokan di sepanjang perbatasan telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 orang lainnya. Sementara itu, sekitar 600.000 wargasebagian besar dari Thailanddilaporkan mengungsi akibat eskalasi terbaru.

Ketidaksepakatan politik menjadi pemicu utama

Menurut juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, alasan utama pembubaran parlemen adalah kebuntuan antara pemerintah dan partai oposisi terbesar, Peoples Party.

Ini terjadi karena kami tidak bisa melangkah maju di parlemen, ujarnya kepada Reuters.

Ia menambahkan, Ketika Peoples Party tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM segera membubarkan parlemen.

Anutin sendiri mengambil alih pemerintahan pada September, setelah menarik Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi sebelumnya dan mendapatkan dukungan dari Peoples Party.

Namun, Peoples Party menuduh Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, termasuk mengenai dorongan referendum perubahan konstitusi.

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Peoples Party, mengatakan pada Kamis malam, Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi.

Pemilu dimajukan dari rencana awal

Sebelumnya, Anutin menyatakan bahwa ia berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari dengan pemilu digelar pada Maret atau April. Namun langkah terbaru ini mempercepat jadwal politik Thailand secara signifikan.

Dalam dekrit pembubaran yang dirilis Royal Gazette, tercantum alasan bahwa pemerintahan Anutinyang merupakan pemerintahan minoritastidak dapat menjalankan tugas negara secara stabil.

Dekrit itu menyebut, Karena pemerintahan merupakan pemerintahan minoritas dan kondisi politik dalam negeri penuh tantangan, pemerintah tidak dapat terus mengelola urusan negara secara berkelanjutan, efisien, dan stabil. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah membubarkan Dewan Perwakilan dan menggelar pemilihan umum baru.

Konflik perbatasan tidak terpengaruh

Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan.

Ia mengatakan kepada wartawan pada Rabu, bahwa langkah politik ini tidak akan memengaruhi respons militer atas bentrokan yang kini terjadi di lebih dari selusin titik, termasuk insiden saling tembak menggunakan artileri berat.