Aksi Tawuran di Jakarta Terus Berulang, Kritik Mengalir dari Anggota DPRD
Aksi tawuran kembali terjadi di berbagai wilayah Jakarta pada awal tahun 2026. Dalam dua hari terakhir, bentrokan antarwarga dilaporkan terjadi di beberapa titik seperti Manggarai, Klender, dan Ciracas. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di ibu kota.
Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, memberikan kritik keras terhadap penanganan masalah tawuran oleh pemerintah setempat. Ia menilai bahwa tawuran yang terus berulang tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga yang dinilai lemah dalam mendidik anggota keluarganya agar tidak terlibat dalam aktivitas negatif.
“Tawuran adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran,” ujar Justin, Sabtu (3/1/2026). Menurutnya, banyak keluarga cenderung abai terhadap perilaku anggota keluarganya karena tidak adanya konsekuensi yang jelas bagi para pelaku tawuran.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, masih banyak keluarga yang mengabaikan perilaku anggota keluarganya karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku tawuran. “Sudah ribuan kali pelaku yang diamankan hanya dikembalikan kepada orang tuanya dengan seremoni berpelukan dan berurai air mata belaka,” kata Justin.
Lebih lanjut, Justin menyoroti pola penanganan yang selama ini dilakukan oleh aparat. Menurutnya, para pelaku yang diamankan seringkali hanya dikembalikan kepada orang tua tanpa adanya tindak lanjut yang signifikan. Hal ini menurutnya memperparah situasi karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun keluarga mereka.
Justin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga yang anggota keluarganya terlibat tawuran. Bahkan, ia menyarankan agar pencabutan bansos dapat dipertimbangkan sebagai bentuk efek jera.
“Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas,” keluhnya.
Ia menegaskan bahwa bansos yang bersumber dari pajak masyarakat Jakarta seharusnya diberikan kepada warga yang berkontribusi positif bagi lingkungan dan ketertiban umum. “Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta, sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik,” pungkasnya.
Penanganan Tawuran: Perlu Pendekatan yang Lebih Tegas
Permasalahan tawuran di Jakarta memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan sistematis. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:
- Evaluasi Program Bantuan Sosial
- Pemprov DKI Jakarta perlu meninjau ulang pemberian bansos kepada keluarga yang anggota keluarganya terlibat tawuran.
-
Pertimbangan pencabutan bansos dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera.
-
Penguatan Peran Keluarga
- Meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya.
-
Edukasi tentang dampak negatif tawuran perlu disampaikan secara terus-menerus.
-
Ketegasan dari Aparat
- Pelaku tawuran yang ditangkap harus mendapatkan tindakan tegas, bukan hanya dikembalikan kepada orang tua tanpa konsekuensi.
-
Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menciptakan rasa takut dan menjaga ketertiban.
-
Kolaborasi dengan Masyarakat
- Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan tawuran melalui program-program komunitas.
- Membangun lingkungan yang saling mengawasi dan mendukung kehidupan yang harmonis.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar