DPRD Nganjuk Dorong Peningkatan PAD untuk Kemandirian Fiskal
DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulum Basthomi, menyatakan bahwa penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak mengingat adanya perubahan signifikan dalam alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Perubahan Dana Transfer dan Dampaknya
Di tahun 2026, dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima oleh Pemkab Nganjuk akan dipangkas sebesar Rp 275 miliar. Perubahan ini berpotensi terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Ulum Basthomi menekankan perlunya upaya intensifikasi dalam meningkatkan PAD agar dapat mengimbangi pengurangan dana tersebut.
"Kami mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi," ujarnya saat memberikan pernyataan pada Senin (8/12/2025).
Sektor yang Perlu Dioptimalkan
Menurut Ulum, beberapa sektor utama yang harus dioptimalkan dalam peningkatan PAD antara lain:
- Pajak hotel dan restoran: Sebagai sumber pendapatan yang potensial, sektor ini memerlukan peningkatan pengawasan dan optimalisasi.
- Dividen BUMD (Badan Usaha Milik Daerah): Pemkab perlu memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efektif dan memberi kontribusi maksimal.
- Pariwisata: Sebagai salah satu sektor unggulan, pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD. Ulum menyarankan agar Pemkab lebih giat dalam mengadakan acara yang bisa menarik minat masyarakat dan wisatawan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat iklim investasi di Kota Angin. Dengan iklim investasi yang baik, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor yang berkontribusi langsung pada PAD.
Inovasi dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Ulum menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam mengembangkan sektor-sektor yang telah disebutkan. Ia menyarankan agar Pemkab terus berupaya menciptakan program atau acara yang mampu menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak positif terhadap PAD.
Di samping itu, ia juga menyerukan agar pengawasan terhadap objek pajak diperketat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kebocoran pajak maupun retribusi dapat diminimalisir.
Keseimbangan dengan Kepentingan Masyarakat
Meski peningkatan PAD menjadi prioritas, Ulum menekankan bahwa upaya-upaya tersebut harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar