Dunia Menyesali Agresi Militer AS terhadap Venezuela dan Penangkapan Maduro

Tegangnya Kekuatan Global Akibat Operasi Militer AS ke Venezuela

Ketegangan geopolitik global mencapai titik puncak setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Venezuela. Dalam serangan mendadak tersebut, Washington mengklaim telah menangkap Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, sebuah tindakan yang memicu gelombang kecaman internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan stabilitas keamanan di kawasan Amerika Latin.

Menurut laporan media internasional, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa operasi ini berupa serangan udara dan darat yang masif. Langkah sepihak ini langsung mendapat respons dari berbagai negara dunia yang menilai tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.

Reaksi Keras dari Kekuatan Global

China dan Rusia menjadi dua negara yang paling keras mengecam aksi Washington. Beijing secara resmi menyebut intervensi militer sebagai "tindakan hegemonik" yang bertentangan dengan Piagam PBB. Pemerintah China menyerukan agar AS segera menghentikan penggunaan kekuatan militer demi menjaga perdamaian di Karibia.

Rusia juga memberikan reaksi serupa dengan menyatakan solidaritas penuh kepada pemerintah Venezuela. Mereka melabeli operasi tersebut sebagai agresi bersenjata yang sah. Sementara itu, Iran menilai penangkapan Maduro sebagai pelanggaran terhadap hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan asing.

Suara dari Turki dan Uni Eropa

Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Ankara menekankan pentingnya keselamatan rakyat Venezuela dan menyatakan kesiapannya untuk memediasi krisis ini sesuai jalur hukum internasional.

Di sisi lain, Uni Eropa melalui kepala kebijakan luar negerinya, Kaja Kallas, menyerukan de-eskalasi segera. Meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan kritik terhadap kepemimpinan Maduro yang dianggap merusak demokrasi, ia tetap menegaskan bahwa transisi politik di Venezuela harus berjalan secara damai tanpa kekuatan senjata.

Penolakan dari Dalam Negeri AS

Tidak hanya negara-negara luar, penolakan juga muncul dari dalam Amerika Serikat sendiri. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengutuk keras operasi tersebut dan menyebutnya sebagai "tindakan perang" demi perubahan rezim secara paksa. Mamdani menegaskan bahwa serangan terhadap negara berdaulat tanpa mandat internasional adalah pelanggaran serius terhadap hukum federal.

Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan potensi krisis kemanusiaan dan dampak regional yang luas. PBB mendesak perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama dan mengingatkan bahwa setiap tindakan militer wajib tunduk pada hukum hak asasi manusia internasional.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan