Ekonomi di Tengah Bencana Sumatera 2025: Kerugian, Gangguan, dan Penjarahan

Dampak Bencana Banjir dan Longsor terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sumatera

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera menjelang akhir tahun 2025 menjadi salah satu peristiwa paling memukul dalam sejarah masyarakat setempat. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi. Ribuan rumah rusak, akses jalan terputus, dan aktivitas ekonomi lumpuh dalam hitungan jam. Peristiwa ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem ekonomi daerah dalam menghadapi bencana alam.

Kerugian Ekonomi: Aset, Infrastruktur, dan Pendapatan Masyarakat

Kerugian ekonomi yang paling terlihat adalah kerusakan aset. Ribuan unit rumah, toko, serta fasilitas umum seperti jembatan dan sekolah mengalami kerusakan berat. Kerusakan infrastruktur ini menyebabkan biaya rekonstruksi meningkat signifikan dan menuntut pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran. Pada saat yang sama, banyak pelaku usaha kecil kehilangan tempat usaha dan stok barang karena terendam banjir atau tertimbun material longsor.

Data resmi Geoportal BNPB (pembaruan 2 Desember 2025) mencatat 301 jiwa meninggal dunia, 163 jiwa hilang, dan 614 orang mengalami luka-luka. Total penduduk terdampak mencapai 1,7 juta jiwa dengan 527,3 ribu di antaranya harus mengungsi. Dari sisi infrastruktur, bencana ini menyebabkan 215 rumah rusak berat, 45 rumah rusak sedang, 900 rumah rusak ringan, 32 fasilitas pendidikan terdampak, serta 29 jembatan mengalami kerusakan. Besarnya kerusakan fisik ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan, sekaligus memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat akibat terputusnya akses mobilitas dan hilangnya aset produktif.

Kerugian ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Pelaku UMKM, yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, kehilangan sumber pendapatan karena usaha mereka tidak dapat beroperasi. Situasi ini memperlemah daya beli masyarakat dan memperpanjang proses pemulihan ekonomi lokal.

Gangguan Rantai Pasok dan Kenaikan Harga Barang Kebutuhan

Salah satu konsekuensi yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah gangguan distribusi barang kebutuhan pokok. Terputusnya jalan utama akibat longsor membuat suplai barang ke daerah terdampak terhenti. Akibatnya, terjadi kelangkaan barang, seperti air bersih, beras, minyak goreng, dan obat-obatan. Kondisi ini mendorong terjadinya kenaikan harga di sejumlah titik karena pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Gangguan ini tidak hanya memengaruhi konsumen, tetapi juga pelaku UMKM yang bergantung pada pasokan bahan baku. Banyak usaha makanan, toko kelontong, dan pedagang kecil tidak dapat melakukan restok barang, sehingga aktivitas ekonomi semakin melemah. Kelangkaan dan kenaikan harga menjadi indikasi bahwa sistem logistik daerah belum cukup tangguh menghadapi situasi darurat berskala besar.

Penjarahan sebagai Perilaku Ekonomi dalam Kondisi Krisis

Fenomena penjarahan yang terjadi di beberapa wilayah terdampak bencana menambah kompleksitas situasi ekonomi. Penjarahan minimarket dan gudang logistik terjadi bukan karena pelaku konsumtif, tetapi sebagai bentuk perilaku bertahan hidup akibat akses terhadap kebutuhan dasar terputus. Dalam kondisi krisis, pasar dan mekanisme distribusi tidak berfungsi, sehingga masyarakat mengambil risiko untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Dari perspektif ekonomi, penjarahan menunjukkan gagal berfungsinya sistem pasokan dan lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Pelaku usaha yang menjadi korban penjarahan mengalami kerugian ganda: stok barang hilang dan toko rusak, sementara pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk menjaga keamanan dan memulihkan kondisi pasar. Situasi ini menegaskan bahwa bencana tidak hanya merusak aset fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas pasar lokal.

Implikasi Ekonomi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dalam jangka pendek, bencana di Sumatera menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan masyarakat, serta meningkatnya tekanan harga bahan pokok. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk menyediakan bantuan, membuka akses logistik, dan memperbaiki infrastruktur dasar agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.

Dalam jangka panjang, pemulihan ekonomi membutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan UMKM, hingga pembangunan sistem logistik yang lebih tahan terhadap bencana. Ketahanan ekonomi daerah harus menjadi perhatian utama agar peristiwa serupa tidak kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat.