Endipat Wijaya, Anggota DPR RI Sindir Relawan Aceh dan Donasi Rp 10 M, Orang Dekat Prabowo

Pernyataan Kontroversial Endipat Wijaya dan Reaksi Publik

Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang dinilai kontroversial terkait aksi relawan yang menyalurkan donasi Rp 10 miliar untuk korban banjir di Sumatra. Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Endipat meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir sejak awal dalam penanganan bencana.

"Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.

Ia juga menyoroti relawan yang hanya menyumbang Rp 10 miliar namun menjadi sorotan media, sementara pemerintah telah menyalurkan dana triliunan untuk korban bencana.

"Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana," jelasnya.

Profil Endipat Wijaya

Endipat Wijaya lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Ia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara dan melanjutkan studi Teknik Metalurgi di ITB Bandung, lulus pada 2006. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan di Swiss German University pada 2019 dengan jurusan Manajemen.

Karier profesionalnya dimulai sebagai teknisi di Double A Group selama dua tahun sebelum bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Pada 2011, Endipat memulai perjalanan politiknya dengan bergabung Partai Gerindra sambil tetap aktif sebagai manajer di PT Nusantara Energy.

Kedekatannya dengan pimpinan Gerindra, termasuk Prabowo Subianto, memperlancar karier politiknya. Dalam Pemilu 2024, Endipat maju di Dapil Kepulauan Riau dan meraih suara terbanyak, yaitu 105.413 suara, dengan kontribusi terbesar dari Kota Batam sebanyak 72.186 suara.

Kesuksesannya membawa dia menjadi anggota DPR periode 2024-2029 dan tergabung di Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi—bidang penting di era digital dan geopolitik global.

Kronologi Lengkap

Diberitakan Tribunnews.com, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk turut memberikan informasi penanganan oleh pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).

Endipat mengungkapkan hal itu diperlukan demi melakukan 'perlawanan' terhadap pihak yang merasa telah berjasa dalam penanganan terhadap korban terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Mulanya, dia mengatakan bahwa adanya informasi terkait Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penanaman kembali atau reboisasi tidak pernah sampai ke masyarakat.

Hal ini, sambungnya, membuat Kemenhut dinilai masyarakat tidak pernah melakukan kebijakan strategis. Sehingga, Endipat menganggap Komdigi perlu untuk membantu berbagai kementerian seperti Kemenhut untuk menginformasikan terkait capaian yang telah dilakukan.

"Sebagai contoh, kami mendengar, sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon besar-besaran. Tetapi kan itu tidak pernah sampai ke telingan teman-teman, ke orang bawah."

"Sehingga selalu Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan dimacam-macamin lah Bu (Meutya Hafid). Padahal mereka sudah melakukan banyak hal," katanya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Komunikasi Digital (Menkodigi), Meutya Hafid di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Selain Kemenhut, Endipat juga menyebut nasib serupa juga dirasakan oleh Polri. Dari contoh tersebut, ia meminta agar Komdigi turut menginformasikan terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya, soal penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Dia mengungkapkan hal ini diperlukan semata-mata demi 'melawan' pihak yang mengaku paling berjasa terkait penanganan bencana di Sumatra.

"Jadi kami mohon ibu fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu."

"Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling Aceh, Sumatra, dan lain-lain itu," ujar Endipat.

Dia menyebut ada pihak yang baru sekali datang ke lokasi bencana di Sumatra, tetapi mengeklaim paling berjasa dibanding pemerintah. Endipat juga mengatakan pihak tersebut turut menuding pemerintah tidak melakukan apa-apa dalam penanganan bencana di Sumatra.

"Ada orang yang cuma datang sekali, seolah bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir sejak awal. Ada orang baru datang bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko," katanya.

Selanjutnya, Endipat menyindir pihak yang mengkritik pemerintah setelah menggalang donasi Rp10 miliar. Padahal, sambungnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membantu korban bencana Sumatra hingga triliunan rupiah.

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh. Jadi mohon yang kayak gitu jadi perhatian (Komdigi) sehingga ke depan tidak ada informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana," ujarnya.

Dia pun berharap agar ada penambahan anggaran bagi Komdigi untuk mengimplementasikan usulannya tersebut.

Ketua Komisi I DPR Setuju Usulan Endipat

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mendukung usulan Endipat. Dia mengatakan memang perlunya kanal khusus untuk menginformasikan capaian pemerintah seperti dalam penanganan bencana di Sumatra.

Di sisi lain, Utut menganggap pihak yang mendiskreditkan pemerintah tengah mencari panggung.

"Memang yang disampaikan Pak Endipat ini sangat penting. Memang hari-hari ini, kita punya kanal khusus apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Karena yang tayang itu cuma banjir setiap hari, membuat aura kepala kita negatif," tuturnya.