Fakta di Balik Banjir Sumatra yang Tak Ditetapkan Bencana Nasional

nurulamin.pro, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penjelasan mengenai alasan tidak menetapkan banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak dari bencana tersebut. Menurutnya, pemerintah masih mampu menghadapi situasi yang terjadi di Pulau Sumatra tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.

"Jadi negara kami ini masih mampu menghadapi dan tidak perlu ditetapkan bencana nasional," ujar Prabowo saat memberikan keterangan, seperti dikutip pada Sabtu (3/1).

Ia menjelaskan bahwa hanya tiga provinsi di Indonesia yang terdampak oleh banjir, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dari total 38 provinsi di Indonesia, hanya tiga provinsi tersebut yang mengalami dampak dari bencana alam ini.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kami punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, tiga provinsi sebagai negara kami mampu menghadapi," jelasnya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meremehkan dampak dari bencana tersebut. Ia menekankan bahwa keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani situasi di lapangan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah bekerja sepenuh tenaga untuk membantu penanganan pascabencana. Selain itu, pemerintah juga memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini.

"Kami memandang sangat serius dan saya akan habis-habisan untuk membantu ya. Kami udah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.

Alasan Pemerintah Tidak Menetapkan Bencana Nasional

Berikut beberapa alasan utama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam menetapkan status bencana:

• Kemampuan negara: Pemerintah percaya bahwa negara masih mampu menghadapi dampak banjir tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.
• Jumlah provinsi yang terdampak: Hanya tiga provinsi di Indonesia yang mengalami dampak dari bencana alam ini, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
• Kesiapan anggaran: Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menangani bencana tersebut.

Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan bantuan secara maksimal kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

• Keterlibatan langsung Kabinet Merah Putih: Anggota kabinet terlibat langsung dalam penanganan bencana di lapangan.
• Penanganan pascabencana: Pemerintah bekerja sepenuh hati untuk membantu masyarakat setelah bencana terjadi.
• Anggaran yang memadai: Pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak banjir.

Dengan komitmen dan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah berharap dapat segera mengembalikan kondisi masyarakat ke kondisi normal pasca-bencana.