Farhan Perintahkan Sekda Koordinasi, Pastikan Operasional Pemkot Bandung Berjalan Lancar

Pemkot Bandung Jamin Stabilitas Pemerintahan Meski Ada Kasus Hukum

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun layanan publik di Kota Bandung. Pernyataan ini dikeluarkan untuk meredam spekulasi dan kegelisahan masyarakat terkait dengan penetapan tersangka terhadap Erwin oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

"Proses hukum ini sepenuhnya berada di ranah aparat penegak hukum dan kami menghormati independensi mereka. Namun, prioritas utama kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan Kota Bandung dan memastikan seluruh layanan publik dasar berjalan tanpa hambatan," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya Rabu 10 Desember 2025.

Farhan menekankan bahwa kasus hukum yang menimpa pejabat tersebut adalah urusan personal dan tidak terkait dengan program kerja pemerintah daerah atau pembangunan Kota Bandung. Untuk membuktikan komitmen terhadap integritas, Pemkot Bandung memperkuat sistem pengawasan internal dan percepatan reformasi birokrasi.

Farhan juga menyampaikan bahwa pihaknya siap memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara independen dan profesional. "Saya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah terus bekerja seperti biasa," tambahnya.

Kasus hukum tersebut, menurut Farhan, tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan," katanya.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Pemkot Bandung mempercepat langkah reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan layanan publik dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan.

"Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan tetap menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota," ujar Farhan.

Farhan juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas pelayanan publik. Pemkot Bandung terus berupaya memastikan stabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan layanan yang lebih baik setiap hari.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar layanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” kata Farhan.

Penetapan Tersangka dan Kondisi di Rumah Dinas

Sementara itu, rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung di Jalan Nyland terpantau sepi. Hanya ada sejumlah petugas keamanan dan kepolisian yang berjaga di pos maupun di depan rumah. Padahal, Erwin tidak memiliki agenda kegiatan pada Rabu 10 Desember 2025.

Peran DPRD dalam Menjaga Stabilitas

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyatakan bahwa pihaknya menghormati jalannya proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung terkait penetapan tersangka hingga proses putusan persidangan.

Kang Asmul, sapaan akrabnya, mendorong agar kabar tersebut tidak berdampak pada roda pemerintahan Kota Bandung. "Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat," ujar Kang Asmul.

Asmul, yang merupakan politisi PKS, mengatakan bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan para pimpinan serta anggota DPRD yang merupakan gabungan dari lintas partai politik untuk fokus dalam pelayanan publik serta tidak menciderai integritas.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Edwin, yang merupakan politisi Partai Golkar, menyatakan bahwa kinerja DPRD Kota Bandung tidak akan terganggu terkait ditetapkannya tersangka kepada Rendiana Awangga.

"Tupoksi DPRD itu sudah ditentukan. Kami juga memiliki pimpinan, alat kelengkapan dewan, serta seluruh anggotanya. Sehingga, bila ada satu atau dua anggotanya berhalangan atau menghadapi persoalan, tidak akan mengganggu kinerja DPRD secara keseluruhan," ujar Edwin.