Kritik terhadap DPRD Kota Bandung atas Polemik Bandung Zoo
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) mengkritik DPRD Kota Bandung terkait dengan kasus atau polemik Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) yang menyebabkan ketidakjelasan nasib hewan-hewannya. Para wakil rakyat tersebut dinilai tidak bersuara, tidak mengawasi, dan tidak memediasi persoalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator FK3I Pusat Dedi Kurniawan dalam keterangan tertulisnya.
"Konflik yayasan, kebijakan yang diabaikan, pembiaran serta indikasi melampaui wewenang yang dilakukan Pemkot Bandung melalui BKAD serta pembiaran yang dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Dirjen KSDAE tidak pernah dibahas dan dijadikan isu," ujarnya.
Polemik yang berlangsung selama empat bulan akibat perebutan kekuasaan antara dua yayasan pengelola Bandung Zoo seharusnya diselesaikan tanpa harus mengorbankan satwa di dalamnya yang berstatus milik negara. Selain itu, polemik tersebut juga tidak boleh mengorbankan hak hidup warga Tamansari yang penghidupannya bergantung kepada beroperasinya Bandung Zoo.
"Dan nasib karyawan Bandung Zoo jelas merupakan prioritas penting yang harus segera diselesaikan legislatif," ucap Dedi.
Menurutnya, pihak eksekutif atau Pemkot Bandung dinilai bukan hanya lambat dalam penyelesaian polemik Kebun Binatang Bandung, melainkan juga terindikasi ikut serta masuk dalam konflik. Oleh karena itu, FK3I menuntut legislatif segera melakukan upaya kongkret dengan segera membuka Bandung Zoo sebagai sarana edukasi serta bagian dari sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kebutuhan pakan dan gaji karyawan.

FK3I telah melakukan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pakan satwa dan advokasi nonlitigasi terkait persoalan Bandung Zoo tiga bulan lalu. Desakan terhadap para birokrat pemerintahan di Kota Bandung pun telah dilakukan. Namun, upaya tersebut dipandang tidak didengar.
"Maka kami dalam waktu dekat akan segera melakukan konsolidasi kader konservasi, pecinta alam dan pegiat lingkungan, pengamat konservasi untuk mendesak legislatif dan eksekutif melalui cara kami. Turun ke jalan sampai menang," kata Dedi.
Sebelumnya, FK3I juga menyoroti tindakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menutup Bandung Zoo karena konflik internal dua yayasan pengelolanya. Pasalnya, tindakan tersebut bisa berdampak buruk kepada hewan-hewan di kebun binatang itu.
"Jangan sampai langkah penutupan Bandung Zoo yang dilakukan walikota justru berdampak kepada nasib satwa yang ada di lahan Bandung Zoo, sudah hampir dua bulan Bandung Zoo tutup sehingga sudah dipastikan pengelola Bandung Zoo akan kesulitan untuk menyiapkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan pemberian makan satwa," kata Dedi Kurniawan dalam pers rilis yang diterima.
Atas nama kemanusian dan kesejahteraan satwa, organisasi pegiat lingkungan tersebut menyuarakan hak-hak hidup satwa yang terancam akibat penutupan Bandung Zoo.
"Wali Kota sudah berlaku tidak adil dalam mengambil kebijakan sehingga satwa pun terancam pemeliharaannya serta terancam terusir di lahan yang mereka tinggali," ucapnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar