FPIR: Penunjukan Kapolri oleh Presiden Tidak Demokratis

Isu Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden Mengundang Kritik

Sebuah wacana yang sedang ramai dibicarakan adalah rencana penunjukan langsung posisi Kapolri oleh Presiden. Hal ini mendapat perhatian dari Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), yang menilai usulan tersebut tidak demokratis karena mengabaikan peran DPR sebagai representasi rakyat dalam proses pemilihan Kapolri.

Ketua Umum FPIR, Fauzan Ohorella, menyampaikan pandangannya mengenai isu ini. Ia menilai bahwa wacana tersebut harus menjadi dialog konstruktif agar tidak mengurangi fungsi check and balance antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, jika diterapkan, hal ini dapat memengaruhi tata kelola demokrasi di masa depan.

Fauzan menjelaskan bahwa meskipun rencana penunjukan langsung Kapolri bukanlah bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara langsung, namun ia tetap melihat adanya potensi risiko yang perlu diwaspadai. Potensi tersebut bisa melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola demokratis yang selama ini berjalan baik.

Untuk itu, FPIR mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan diskusi mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka menyarankan agar melibatkan para pakar serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil. Dengan kajian yang matang, diharapkan dapat menghentikan spekulasi liar terkait isu ini.

Polri, menurut Fauzan, adalah institusi negara yang tidak boleh menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu, setiap proses pengangkatan Kapolri harus tetap menjaga kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan Polri akan optimal jika didukung oleh mekanisme yang terukur dan demokratis. Ia menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan prinsip supremasi sipil di atas kepentingan politik jangka pendek.

FPIR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang isu ini dengan kepala dingin. Mereka berharap setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor demokrasi dan memperkuat institusi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pendapat dan Rekomendasi dari FPIR

• FPIR menilai bahwa usulan penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden tidak demokratis karena mengabaikan peran DPR.
• Fauzan Ohorella menekankan pentingnya dialog konstruktif untuk menjaga check and balance antara legislatif dan eksekutif.
• Ia mengkhawatirkan potensi risiko yang bisa melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola demokratis.
• FPIR menyarankan pemerintah dan DPR untuk melakukan diskusi mendalam dengan melibatkan pakar dan masukan masyarakat sipil.
• Polri harus tetap menjadi institusi negara yang menjaga kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
• Penguatan kepemimpinan Polri harus didasarkan pada mekanisme yang terukur dan demokratis.
• FPIR mengajak semua pihak untuk memandang isu ini dengan kepala dingin dan menjaga prinsip supremasi sipil.