Kasus Korupsi di Pemkot Bandung: Wakil Wali Kota dan Anggota DPRD Jadi Tersangka
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mengguncang publik. Malam ini, Rabu 10 Desember 2025, Kejaksaan Negeri Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Erwin (E) sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang/jasa tahun 2025. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi NasDem, Rendiana Awangga (RA), juga ditetapkan sebagai tersangka.
Penyelidikan Berlangsung Selama 4 Bulan
Kajari Irfan Wibowo mengumumkan hasil penyelidikan tersebut dalam jumpa pers setelah melakukan pemeriksaan terhadap 75 saksi dan dua alat bukti kuat. Kasus ini telah dipantau selama empat bulan, dengan pemeriksaan saksi dilakukan oleh Erwin pada Oktober lalu. Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan indikasi kecurangan dalam pengadaan proyek yang diduga merugikan keuangan negara.
Modus yang Digunakan
Dugaan tindakan tidak sah dilakukan melalui modus "hitam" yang mencurigakan. Keduanya diduga meminta paket proyek dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung. Selain itu, mereka disebut melakukan rekayasa dalam penunjukan penyedia jasa yang memberikan keuntungan besar secara ilegal. Proyek-proyek bermasalah tersebar di beberapa OPD seperti Dinas PU dan Bappeda.
Meski belum ada kerugian negara yang resmi tercatat, rumor mengenai miliaran rupiah dari APBD Bandung yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur rakyat mulai merebak. Ancaman hukuman bagi tersangka cukup berat, yaitu maksimal 20 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 12 huruf e jo Pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.
Status Tersangka Belum Ditahan
Erwin dan RA belum ditahan, tetapi langsung dicegah ke luar negeri karena statusnya sebagai tersangka. Erwin, yang merupakan politisi senior Partai NasDem dan pernah maju dalam Pilwalkot, menyatakan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara itu, Wali Kota Farhan belum memberikan komentar resmi mengenai kasus ini.
Peristiwa ini menimbulkan ketegangan di lingkungan Pemkot Bandung menjelang tahun 2026. Masyarakat menuntut adanya audit total terhadap APBD agar tidak lagi terjadi praktik calo jabatan atau penyalahgunaan wewenang.
Dampak Politik dan Harapan Warga
Partai NasDem Bandung kini menjadi sorotan utama. Aktivis anti-korupsi meminta transparansi dalam penanganan kasus ini. Meskipun kasus serupa pernah terjadi di daerah lain, skala kota besar seperti Bandung membuat publik semakin marah. Proyek yang mangkrak akibat praktik tidak sehat akan berdampak buruk pada masyarakat.
Penyidik masih terus menggali informasi lebih lanjut. Kemungkinan besar, tersangka tambahan bisa muncul dalam waktu dekat. Masyarakat juga menantikan update dari Kejari Bandung, termasuk kemungkinan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau nama-nama lain dari DPRD yang terseret dalam kasus ini.
Keberlanjutan Kepemimpinan yang Bersih
Bandung membutuhkan pemimpin yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kasus ini menjadi peringatan bahwa sistem pemerintahan harus terus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya tindakan tegas dari lembaga hukum, harapan besar dipegang oleh masyarakat agar keadilan dapat ditegakkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar