Gubernur Aceh Ingin Percepatan Pemulihan Infrastruktur dan Pembangunan Hunian

JAKARTA, nurulamin.pro
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan harapan agar pemulihan infrastruktur dan pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Harapan ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Aceh, pada Selasa (30/12/2025).

Muzakir menekankan bahwa rapat tersebut harus menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian sementara dan tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak secara terintegrasi.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan, sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan,” ujar Muzakir dalam rapat tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua wakil ketua DPR lainnya, yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Sejumlah kepala daerah hadir dalam acara ini, termasuk Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, para wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati dari daerah yang terdampak bencana.

Selain itu, beberapa menteri dan pejabat negara turut hadir, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.

Dalam sambutannya, Dasco menjelaskan bahwa pertemuan ini difasilitasi oleh DPR RI untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Ia menekankan bahwa proses pemulihan memerlukan koordinasi yang solid karena banyak pihak telah terlibat sejak tahap tanggap darurat.

“Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani,” ujar Dasco.

Dasco juga menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta badan usaha milik negara (BUMN) agar pemulihan berjalan efektif dan efisien.

“Perlu adanya sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, DPR, serta BUMN untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Dasco.

Fokus Pemulihan Pascabencana

Beberapa isu utama yang dibahas dalam rapat ini mencakup:

• Percepatan Pemulihan Infrastruktur
  Muzakir menyoroti pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur sebagai langkah awal dalam pemulihan masyarakat. Hal ini termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan sistem drainase yang rusak akibat bencana.

• Penyediaan Hunian Sementara dan Tetap
  Masyarakat terdampak membutuhkan hunian sementara hingga kondisi kembali stabil. Di samping itu, pengadaan hunian tetap juga menjadi prioritas agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

• Penguatan Perlindungan Sosial
  Diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan sosial, seperti bantuan pangan, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis bagi korban bencana.

• Kejelasan Skema Pendanaan
  Terdapat kebutuhan untuk memastikan kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan dalam penyaluran bantuan.

Sinergi Lintas Stakeholder

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai stakeholder. Beberapa langkah yang direkomendasikan dalam rapat ini adalah:

• Koordinasi Lintas Lembaga
  Koordinasi antara DPR RI, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah sangat penting agar semua pihak bekerja sama dalam satu arah.

• Keterlibatan Pemda dan Masyarakat
  Pemda dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pemulihan, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

• Peningkatan Partisipasi Swasta
  Partisipasi perusahaan swasta, seperti PT Telkomsel dan PLN, bisa menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Dengan kerja sama yang baik, diharapkan proses pemulihan pascabencana bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.