Gubernur Sumut Minta Pejabat Eselon II Bekerja Cepat dan Tepat
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan kepada empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk bekerja dengan cepat dan tepat. Hal ini terutama dalam percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumut pada akhir November 2025.
"Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita perlu percepatan, terutama pemulihan pascabencana," ujar Bobby Nasution usai pelantikan pejabat eselon II di Kantor Gubernur Sumut, Jumat, 2 Januari 2025.
Gubernur menyebutkan bahwa keempat pejabat tersebut memegang peran strategis dalam penanganan dampak bencana, baik dari sisi pemulihan fisik, sosial, ekonomi, maupun kesehatan mental masyarakat terdampak. Penugasan tersebut diharapkan berjalan terintegrasi dan terukur sesuai kebutuhan lapangan.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemulihan
Dalam struktur penanganan pascabencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut bertanggung jawab mempercepat pembangunan hunian tetap bagi pengungsi terdampak banjir dan longsor. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di empat kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Pembangunan tersebut meliputi 200 unit hunian tetap di Gelanggang Olahraga Sibolga, 118 unit di Asrama Haji Pinangsori Tapanuli Tengah, 103 unit di Desa Sibalanga Tapanuli Utara, serta 227 unit di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV di Tapanuli Selatan.
"Salah satunya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang ikut menangani pembangunan hunian tetap," jelas Bobby.
Tangani Dampak Ekonomi dan Sosial
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut diarahkan untuk menangani dampak perlambatan ekonomi akibat bencana. Dinas Sosial diminta memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penanganan korban bencana. RS Jiwa Prof Dr M Ildrem juga berperan dalam pemulihan kesehatan mental masyarakat terdampak.
"Untuk Dinas Sosial, perlu adanya kolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam membantu korban bencana, sedangkan RS Jiwa bertugas memulihkan kesehatan mental korban bencana," jelas Bobby.
Pentingnya Kolaborasi dan Kecepatan
Gubernur juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif seluruh aparatur sipil negara Pemprov Sumut agar hasil kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bobby menyoroti bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, termasuk penyelesaian pascabencana.
"Saya minta tolong memaknai kolaborasi itu sebagai kecepatan dan ketepatan," kata Bobby.
Tantangan di Tahun 2026
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi pemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain penyelesaian pascabencana, ada banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan. Bobby berharap para pejabat dapat bekerja dengan efisien dan efektif agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
- Pemulihan ekonomi daerah yang terganggu
- Penguatan sistem mitigasi bencana di masa depan
Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tinggi, Bobby optimis bahwa Sumatera Utara dapat bangkit lebih kuat setelah melewati masa sulit ini.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar