Gubernur Kalbar dan Lima Kepala Balai PUPR Bahas Solusi Jalan Satu Arah dan Proyek Strategis

Gubernur Kalbar Berupaya Menyelesaikan Masalah Jalan Satu Arah Sungai Raya Dalam

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan langkah aktif dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan Jalan Satu Arah (One Way) di Sungai Raya Dalam. Hal ini dilakukan melalui audiensi bersama jajaran Kementerian PUPR untuk membahas solusi terkait pembangunan lima u-turn yang krusial di wilayah perbatasan Kota Pontianak dan Kubu Raya.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Gubernur dan dihadiri oleh pimpinan Balai PUPR di Kalbar, termasuk Kepala BPJN, Kepala BWSK, Kepala Balai CK, Kepala Balai Pemilihan Jasa Kontruksi, dan Kepala SNVT Prasarana Strategis Wilayah Kalimantan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kalbar, Anthonius Rawing, menjelaskan bahwa kebijakan One Way di Sungai Raya Dalam yang digagas Dishub Provinsi menyebabkan perlunya pembangunan lima u-turn/jembatan sepanjang 3 km untuk memutar arah. Persoalan utama adalah penanggung jawab pembangunan.

"Pembangunan u-turn tersebut dapat dilaksanakan dengan program Inpres Jalan Daerah (IJD) melalui Kementerian PUPR," jelas Anthonius.

Gubernur Kalbar awalnya mengarahkan agar usulan dibagi antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Namun, Kepala BPJN, Candra Syah Parmance, menjelaskan bahwa secara administrasi, hanya diperlukan satu usulan dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, Gubernur mengarahkan agar Dinas Perhubungan Provinsi segera memfasilitasi kesepakatan sehingga salah satu daerah (Kota Pontianak atau Kubu Raya) dapat mengusulkan pembangunan u-turn tersebut ke Kementerian PUPR melalui BPJN (untuk pembangunan fisik) dan ke BWSK (untuk Rekomendasi Teknis).

Rencana Program Kerja Balai PUPR di Kalimantan Barat

Dalam audiensi tersebut, masing-masing Kepala Balai PUPR juga memaparkan rencana program kerja di Kalimantan Barat:

• BPJN: Akan membangun Jembatan Kapuas 3 yang terhubung dengan outer ring road, serta Jalan Tol Pontianak-Kijing yang akan tersambung ke Singkawang.
• BWSK: Berencana membangun turap di Sungai Berembang.
• Balai CK: Akan membangun sumber air baku di Penempat dan meminta Pemprov mendirikan PAM Regional sebagai pengelola.
• SNVT Prasarana Strategis: Segera membangun sekolah rakyat dan dapur MBG, menunggu surat izin dari Pemprov.
• Balai Pemilihan Jasa Kontruksi: Telah memproses lelang paket-paket strategis nasional untuk Kalbar.

Gubernur menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh atas semua program PUPR. Beliau menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Pemprov dan Balai PUPR.

Menanggapi usulan Balai untuk mengadakan rapat koordinasi triwulanan, Gubernur menyambut baik hal tersebut. "Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kepala Balai per 3 bulan akan di komandoi oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat," ungkap Gubernur.

Permintaan Khusus Gubernur kepada Kementerian PUPR

Pada kesempatan terakhir, Gubernur secara khusus meminta Kementerian PUPR agar dapat mempercepat tiga program strategis nasional, yakni:

• Pembangunan Jembatan Tol 3 yang terkoneksi ke Outer Ring Road.
• Pembangunan Jalan Tol Pontianak – Kijing – Singkawang.
• Pembangunan Trotoar dari Bandara Supadio sampai Simpang Sungai Raya Dalam.

Program-program ini menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan infrastruktur transportasi dan memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah Kalimantan Barat. Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemprov dan Kementerian PUPR, diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.