Gubernur Kalbar Hadiri Seminar Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, hadir dalam acara 'Seminar Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kapuas Raya' yang berlangsung pada Sabtu, 13 Desember 2025 di Pendopo Bupati Sintang. Acara ini menjadi momen penting dalam proses pemekaran wilayah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan harapan besar agar pemekaran Kapuas Raya dapat segera terwujud. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memperjuangkan pembentukan daerah baru tersebut. "Keinginan kita hari ini adalah bagaimana pemekaran Kapuas Raya bisa terwujud. Hari ini kita memperjuangkan kembali, saya optimis apabila perjuangan ini dengan catatan DOB kita belum dibuka. Mudah-mudahan mungkin ada jalan lain oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kapuas Raya terus menunjukkan perkembangan positif. Setelah seluruh kajian pendukung dinyatakan siap, dokumen-dokumen tersebut akan segera disandingkan dan diajukan ke pemerintah pusat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pihak pengusul akan langsung menghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
"Setelah kajian lainnya sudah siap, nanti akan kita sandingkan ke pemerintah pusat. Bila perlu, kita akan menghadap Bapak Presiden," tambah Ria Norsan.
Selain kesiapan administrasi dan kajian akademik, kesiapan infrastruktur juga telah dipersiapkan. Lokasi pembangunan kantor Gubernur Kapuas Raya serta kantor DPRD Kapuas Raya disebut sudah disediakan dan siap digunakan apabila pemekaran resmi disetujui. Pemerintah pusat juga dikabarkan akan memberikan dukungan penuh pada masa awal pembentukan daerah. Dukungan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun pertama setelah Kapuas Raya resmi terbentuk.
"Kesiapan lokasi untuk pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD sudah siap. Kalau Kapuas Raya terbentuk, pemerintah pusat akan mendukung selama tiga tahun ke depan," ujarnya.
Proses Pemekaran yang Menjadi Harapan Masyarakat
Pemekaran Kapuas Raya bukan hanya menjadi prioritas pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi harapan besar bagi masyarakat setempat. Dengan terbentuknya daerah otonomi baru, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses pemekaran ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Semua pihak terlibat dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses ini, karena mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari pemekaran tersebut.
Dukungan dari Pemerintah Pusat
Dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting dalam proses pemekaran Kapuas Raya. Saat ini, pemerintah pusat telah menunjukkan sikap yang proaktif dalam mendukung inisiatif ini. Dari segi kebijakan, pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang relevan, seperti kelayakan ekonomi, sosial, dan politik.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyiapkan dana dan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembangunan awal di daerah otonomi baru. Dukungan ini tidak hanya berupa dana, tetapi juga bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, proses pemekaran Kapuas Raya diharapkan dapat segera terwujud. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar