Gubernur Sumbar Akui Terima Bantuan Asing dari Palestina, Turki, dan Malaysia

Bantuan Asing untuk Penanganan Bencana di Sumatra

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan dari berbagai negara asing dalam upaya penanganan bencana banjir bandang atau galodo yang terjadi di wilayah tersebut. Bantuan ini datang dari Palestina, Turki, dan Malaysia, meskipun pemerintah pusat masih mempertimbangkan apakah akan menerima bantuan tersebut.

Bantuan dari Negara Lain

Menurut Mahyeldi, bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris. "Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan," ujarnya di Padang, Jumat (12/12/2025). Ia menjelaskan bahwa relawan dari luar negeri datang langsung ke Padang untuk memberikan bantuan, namun hanya mengantar dan tidak ikut bekerja di lapangan.

Bantuan yang diterima mencakup berbagai kebutuhan seperti kasur, pakaian, makanan, serta perlengkapan tidur. Selain Palestina dan Turki, bantuan juga datang dari Malaysia. Meski begitu, Mahyeldi menegaskan bahwa pihaknya membuka diri terhadap bantuan asing, sepanjang bantuan tersebut dapat membantu proses penanganan bencana.

Tanggapan Pemerintah Pusat

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, memberikan klarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih merasa sanggup menangani bencana secara mandiri, sehingga bantuan dari luar negeri belum diperlukan.

Timothy mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bermaksud menolak bantuan asing, tetapi lebih pada keyakinan bahwa pemerintahan saat ini masih mampu mengatasi situasi tersebut. "Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa 'oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride', itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (tangani bencana Sumatra)," ujarnya.

Pendanaan dan Kapasitas Pemerintah

Timothy juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah anggaran untuk daerah-daerah yang terkena dampak bencana. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. "Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu," papar Timothy.

Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menghargai dukungan internasional, baik berupa keprihatinan maupun tawaran bantuan. Namun, pemerintah akan menerima bantuan asing hanya jika ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditangani oleh kapasitas internal.

Kondisi Lapangan dan Peran Relawan

Selain bantuan dari luar negeri, banyak perantau Minang di berbagai daerah yang turut berpartisipasi membantu korban bencana. Mereka merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman. Hal ini menunjukkan adanya semangat gotong royong yang tinggi di tengah masyarakat.

Dalam konteks penanganan bencana, pemerintah juga mengandalkan peran TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta para pahlawan kesehatan dan kelistrikan. Meskipun demikian, masyarakat tetap mendesak pemerintah agar segera membuka jalan untuk bantuan asing masuk agar proses penanganan bencana dapat lebih cepat.

Kapan Bantuan Asing Akan Diterima

Timothy menjelaskan bahwa pemerintah akan menerima bantuan asing jika ada kondisi kritis yang tidak bisa ditangani sendiri. Misalnya, jika dibutuhkan layanan dokter spesialis yang tidak tersedia di Indonesia, atau alat berat yang tidak dimiliki oleh pihak lokal. "Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya, ya tentu kita butuh bantuan asing gitu, mau enggak mau kan gitu," ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah tetap bersikap terbuka terhadap bantuan asing, tetapi hanya dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditangani sendiri.