Hapus Utang KUR untuk Petani Terdampak Banjir Sumatra, Pemerintah Siapkan Aturannya

Pemerintah Akan Menghapus Utang KUR bagi Petani Terdampak Banjir dan Longsor

Pemerintah telah mengumumkan kebijakan untuk menghapus utang dan memberikan keringanan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terkena dampak banjir dan longsor di beberapa wilayah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Langkah ini diambil sebagai bentuk bantuan untuk meringankan beban para petani yang mengalami kesulitan akibat bencana alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan perhitungan dan pendataan terkait besaran KUR yang akan diputihkan atau dibayarkan kepada bank penyalur. Ia menegaskan bahwa angka tersebut sudah tersedia.

“Sudah ada (angkanya),” ujar Airlangga saat berbicara kepada awak media, Kamis (11/12/2025).

Namun, meski angka sudah ditetapkan, Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses penyusunan regulasi lengkap mengenai mekanisme pemutihan KUR bagi petani di daerah terdampak. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pernyataan serupa. Ia meminta masyarakat yang memiliki utang KUR di wilayah terdampak banjir tidak perlu khawatir dengan kewajiban mereka.

“Utang-utang KUR ini kan karena keadaan alam. Kami akan hapus. Petani tidak usah khawatir,” ujar Prabowo, setelah meninjau proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12/2025).

Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan penuh bagi petani yang lahannya rusak akibat bencana. Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan pasokan pangan dari wilayah lain hingga produksi lokal kembali pulih.

“Petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kami akan bantu memperbaiki. Sementara belum bisa produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak,” tambahnya.

Selain fokus pada bantuan kepada petani, Prabowo juga memantau kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir dan longsor. Ia mengunjungi beberapa lokasi seperti jembatan dan bendungan yang mengalami kerusakan.

Ia menyebutkan bahwa perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane ditargetkan rampung dalam satu pekan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk segera memulihkan kondisi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Berikut beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam menangani dampak banjir dan longsor:

• Pemutihan utang KUR: Pemerintah akan menghapus utang KUR bagi petani yang terdampak bencana.
• Bantuan perbaikan lahan: Petani yang lahan pertaniannya rusak akan diberikan bantuan untuk memperbaikinya.
• Pasokan pangan: Pemerintah siap menyediakan pasokan pangan dari wilayah lain hingga produksi lokal kembali stabil.
• Perbaikan infrastruktur: Beberapa infrastruktur seperti jembatan dan bendungan yang rusak akan segera diperbaiki.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau situasi di wilayah terdampak dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para petani dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal.