Harga Bahan Pokok Sumatera Pasca Banjir: Penjelasan Mendag

Kondisi Pasokan Bahan Pokok di Pulau Sumatera

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa harga dan pasokan bahan pokok di Pulau Sumatera secara umum masih terkendali. Meskipun sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang menghadapi dampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menjelaskan bahwa kondisi pasokan di wilayah bencana dan daerah sekitar yang tidak terdampak langsung perlu dibedakan. Untuk wilayah terdampak, pemerintah memberikan penanganan khusus melalui berbagai bentuk bantuan.

Di wilayah non-bencana, termasuk sebagian di Sumatera Utara, pasokan bahan pokok dilaporkan tetap tersedia dan stabil. "Kalau di daerah bencana, di daerah bencana itu kan memang yang kena bencana kan memang ya khusus, kan ditangani dengan bantuan segala macam, tetapi di sekitar yang tidak terjadi bencana itu tadi disampaikan juga dari Sumatera, Sumatera Utara juga pasokan ada," ujar Budi saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Namun demikian, ia mencatat distribusi bantuan menjadi tantangan terbesar karena sejumlah infrastruktur rusak akibat banjir. Meski begitu, pasokan di luar wilayah terdampak tetap aman dan tidak mengalami hambatan berarti.

“Nah pasokan ada, terkendali. Cuman kalau yang mau masuk yang bantuan ini kan infrastrukturnya lagi bermasalah, tapi yang di luar itu tidak ada masalah, tidak masalah artinya pasokan juga ada semua. Nah nanti tadi juga disampaikan kembali lagi supaya jangan terdampak distribusinya,” jelasnya.

Pasar Rakyat yang Rusak

Terkait pasar rakyat yang rusak, Mendag menerima laporan bahwa terdapat sekitar 41 pasar terdampak di Sumatera Utara. Namun, pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat sebelum masuk ke tahap pemulihan fasilitas umum tersebut.

“Kalau yang bencana, fokusnya bantuan dulu sampai terjangkau ke lokasi. Yang penting sekarang yang di luar bencana justru harus diantisipasi jangan sampai nanti Nataru harga naik,” katanya.

Sementara itu, mengenai anggaran revitalisasi pasar yang rusak, Budi mengungkapkan Kemendag belum mengalokasikan dana khusus. Ia memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan dilakukan untuk menangani kebutuhan pemulihan pasar rakyat.

“Kalau dari Kemendag belum, tapi nanti coba kita koordinasikan lagi dari mana seharusnya,” paparnya.

Pendataan Kerusakan Infrastruktur

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut lembaganya akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang hingga longsor. Pendataan kerusakan infrastruktur akan dilakukan oleh kepala daerah setempat.

Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah akan ikut membantu. "Semua bupati dan wali kota juga akan melakukan pendataan mana yang bisa ditangani oleh mereka, mana yang perlu di-backup oleh provinsi, mana yang perlu di-backup langsung oleh pemerintah pusat," kata Tito.

Tahapan Pemulihan Infrastruktur

Tito menjelaskan bahwa perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan usai tahap darurat krisis. Sebab hingga kini semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.

"Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain," lanjutnya.

Setelah evakuasi, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak. Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.

"Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke hunian sementara. Setelah itu baru hunian tetap," tutur Tito.