Harga tiket pesawat menuju Aceh mahal bukanlah cerita baru. Keluhan yang disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sebetulnya hanya mengulang suara hati warga Aceh yang sudah bertahun-tahun disampaikan. Bedanya, kali ini keluhan itu datang dari seorang pejabat tinggi negara, sehingga semakin menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar isu lokal, melainkan persoalan nasional yang mencakup keadilan akses transportasi.
Bayangkan, tiket pesawat rute Jakarta–Aceh pernah mencapai Rp 9,6 juta pada April 2022. Angka fantastis itu sempat menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Kini, keluhan serupa kembali muncul, bahkan membuat seorang menteri harus mengirim relawan Kemenkes melalui Malaysia karena biaya penerbangan lebih murah. Ironis, bukan? Relawan dari Indonesia yang ingin membantu korban banjir dan longsor di Aceh justru harus masuk melalui negara tetangga, lalu disalahpahami publik sebagai relawan asing. Situasi ini tidak hanya sekedar mengkhawatirkan, tetapi juga menunjukkan betapa peliknya permasalahan harga tiket pesawat ke Aceh.
"Karena kita, yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia, karena murah tuh kirim lewat Malaysia. Tiketnya bisa Rp 2 juta, Rp 3 juta," ujar Budi dalam rapat antara DPR dan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Pertanyaan besar pun muncul: Di mana tanggung jawab pemerintah? Bukankah negara wajib memastikan akses transportasi yang terjangkau bagi seluruh warganya, terutama ke daerah-daerah yang secara geografis terletak jauh dari pusat kota? Aceh adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Namun, tiket mahalnya seolah menempatkan Aceh sebagai wilayah yang terlindungi, hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berduit. Padahal, akses transportasi bukan sekadar soal mobilitas, melainkan juga soal solidaritas, pembangunan, dan keadilan sosial.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa mahalnya tiket pesawat ke Aceh berdampak luas. Relawan kesulitan masuk, tenaga kesehatan terbatas, terhambatnya logistik, bahkan warga Aceh sendiri merasa terkungkung. Bagaimana mungkin pembangunan bisa merata jika akses transportasi ke daerah tertentu begitu mahal? Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang pemerataan pembangunan bila tiket ke Aceh lebih mahal daripada tiket ke luar negeri?
Menteri Kesehatan sudah meminta agar relawan Kemenkes mendapat harga khusus. Namun, apakah solusi ini cukup? Tentu saja tidak. Permintaan harga khusus hanya menjawab masalah pada saat ini. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menjamin harga tiket ke Aceh, dan daerah-daerah lain yang terpencil, tetap terjangkau. Pemerintah harus berani meninjau ulang regulasi penerbangan, membuka lebih banyak rute, memberi insentif bagi maskapai penerbangan, atau bahkan menghadirkan subsidi khusus untuk penerbangan ke daerah yang sulit dijangkau. Tanpa langkah konkret, keluhan akan terus berulang, dan Aceh akan tetap menjadi "wilayah mahal" dalam peta transportasi nasional.
Salam Redaksi ini bukan sekedar mengulang keluhan, melainkan menegaskan bahwa harga tiket ke Aceh adalah cermin tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mahalnya tiket pesawat telah menjadi penghalang solidaritas, pembangunan, dan keadilan. Jika negara benar-benar hadir untuk seluruh rakyat, maka akses ke Aceh harus dipermudah, bukan dipersulit. Jangan sampai Aceh terus terasa jauh, bukan karena letak geografisnya, melainkan karena mahalnya tiket yang seharusnya bisa diatasi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sudah saatnya pemerintah menjawab pertanyaan ini dengan tindakan nyata. Harga tiket ke Aceh bukan sekadar angka di layar penjualan, melainkan simbol kehadiran negara bagi rakyatnya. Dan negara tidak boleh absen.(*)
POJOK
Menkes curhat, relawan masuk Aceh lewat Malaysia
Petinggi negeri saja mengeluh, rakyat apa lagi
Aceh tak kena efisiensi anggaran tahun 2026
Alhamdulillah
Trump: Saya tak butuh hukum internasional
Anda cuma butuh hukum rimba, kan
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar