Aksi Massa Front Rakyat Papua Memperingati HAM Internasional
Pada hari Rabu (10/12), dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, massa aksi dari Front Rakyat Papua menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap berbagai isu yang dianggap masih belum terselesaikan di wilayah Papua.
Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIT di beberapa titik strategis seperti di Sp2, Jalan Budi Utomo Timika, dan eks Pasar Swadaya (Pasar Lama) Timika. Mereka lalu melakukan long march dari titik kumpul menuju Bundaran Mimika Smart City sebelum akhirnya tiba di kantor DPRK Mimika untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Koorlap) Onan Kobogau selaku ketua dan Peu Yoga Yeimo selaku wakil. Keduanya memimpin massa dengan membawa 57 tuntutan yang ditulis pada beberapa lembar spanduk yang dibawa oleh peserta aksi. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan kepedulian massa terhadap berbagai isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kondisi sosial di Papua.
Beberapa spanduk yang dibawa oleh massa menunjukkan tuntutan yang jelas dan tegas, antara lain:
- "Cabut investasi di Papua"
- "Usut tuntas pelanggaran HAM"
- "Hentikan militerisme di Papua"
- "Stop kapitalisasi pendidikan di Tanah Papua"
- "Negara segera hentikan segala upaya eksploitasi perusahaan Blok Wabu"
Di depan kantor DPRK Mimika, massa aksi kemudian berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemangku kepentingan yang hadir. Orasi-orasi tersebut tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat Papua yang merasa terabaikan dalam berbagai aspek kehidupan.
Aksi ini menunjukkan bahwa Front Rakyat Papua masih aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, aksi ini juga menjadi bentuk pengingatan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat Papua.
Meski aksi ini berlangsung secara damai, dampaknya cukup besar dalam menarik perhatian publik dan media terhadap kondisi yang ada di wilayah Mimika. Dengan adanya aksi ini, diharapkan dapat menjadi awal dari dialog yang lebih konstruktif antara pihak-pihak terkait serta masyarakat setempat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar